LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) Lampung Timur mendesak pemerintah setempat segera membayar gaji atau insentif ribuan lembaga aparatur pemerintahan desa. Dan jika tak dibayarkan akhir Februari, ribuan RT akan penuhi gedung pemda.
Menurut Ibrahim Restusaka, ketua AAPD Kabupaten Lampung Timur, Jumat (17/2/2023), dalam rapat dengar pendapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 4, bersama Gema P5 H, pihaknya kecewa terhadap pemimpin kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan itu.
Hingga saat ini belum ada pemberitahuan secara jelas kapan realisasi gaji atau insentif ribuan RT. Linmas. LPM dan BPD, ujar dia.
Menurut dia, para aparatur desa itu warga Kabupaten Lampung Timur yang bekerja membantu pemerintahan di tingkat paling bawah.
“Harusnya, sebagai pemimpin (bupati, Red), itu tegas dan melakukan dialok, ajak kami bicara, tapi sampai sekarang kami tidak pernah diajak bicara karena itu kami meminta pada Pemda Lampung Timur segera membayar dan memberikan hak ribuan RT. Linmas. LPM, dan BPD. Apabila akhir Februari tidak juga dibayarkan, kami akan kembali meramaikan gedung pemda ini,” katanya
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lampung Timur sekaligus pimpinan rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 4, Ali Johan Arif yang sudah tiga periode menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur mengaku tidak pernah diajak berbicara pemerintah daerah.
“Memang dalam aturannya, insentif RT dan lainnya itu diatur dengan Perbup, dalam undang-undangnya, sesuai kemampuan keuangan daerah, tetapi, sepanjang saya tiga periode ketua DPRD, sudah melalui sebelas 11 kepala daerah, 6 PLT, dan 5 definitif, Lampung Timur selalu defisit anggaran. Tetapi sejarahnya, RT masih bisa terbayar, yang sekarang ini realita, meskipun ini termasuk persoalan genting, tapi kami lembaga dewan juga tidak diajak bicara,” katanya. (fir)
