LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Pemangkasan bahkan belum dibayarkanya insentif ribuan RT, Linmas. LPM dan BPD se-Kabupaten Lampung Timur menjadi sorotan elemen masyarakat setempat.
Warga menyimak dan mendengar berbagai informasi, kondisi keuangan Kabupaten Lampung Timur sepertinya baik-baik saja.
“Faktanya, pertengahan Desember 2022 realisasi pendapatan daerah sudah mencapai Rp 2 triliun, ada apa dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kami menduga ada yang salah dengan tata kelola keuangan di kabupaten ini, bukan hanya telat bayar uang RT dan lainnya, tapi justru dipangkas dengan modus perubahan Peraturan Bupati, ironis,” ujar Ibrahim Restusaka, ketua Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) setempat, Jumat (23/12/2022).
Dia menilai ada indikasi kemufakatan jahat yang tidak merealisasikan anggaran perangkat desa, sesuai kesepakatan bersama Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri pada 30 September 2022, gaji perangkat desa akan dibayarkan paling lambat akhir bulan, dengan dilakukan pembayaran setiap bulan.
“Faktanya, sampai hari ini, 23 Desember 2022 belum juga dibayarkan. artinya, sudah tiga bulan, hak kami belum dibayarkan, saya menduga dari awal ada pihak telah menyelewengkan uang kami,” katanya. .
Sementara LSM Gerakan Cinta (Genta) Lampung Timur menilai adanya indikasi permainan anggaran keuangan pada instansi terkait.
Ketua Genta Fauzi Ahmad mengaku telah mendapat konfirmasi awak media perihal ketertutupan informasi publik dari BPKAD setempat.
“Kami dari masyarakat juga mengamati perjalanan anggaran kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan, banyak yang tidak masuk akal, di antaranya, rekanan atau pihak ketiga tetap melaksanakan proyek pembangunan meskipun tanpa uang muka, yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi, bahkan tahun sebelumnya rekanan pemenang tender sudah melaksanakan pekerjaan tetapi anggaran tidak juga keluar, untuk membayar justru mau diambil dari anggaran lain, ada apa dengan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur saat ini, bukan semakin baik tapi justru semakin buruk, kami dari masyarakat akan mengambil langkah atas itu semua,” katanya.
Aktivis kabupaten itu masih belum mau mengungkapkan beberapa banyak dugaan penyalahgunaan anggaran di kabupaten itu.
“Nantilah, kami masih terus melakukan investigasai dan melengkapi semuanya, sabar,” ujarnya. (fir)
