LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) kembali merotasi pejabat administrator. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Sekretaris Daerah itu Thamrin, di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati, Senin (3/10/2022).
Pelantikan tersebut dilaksanakan berlandaskan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor :821.27/687/V.05/2022, Nomor: 821.23/688/V.05/2022, Nomor 821.23/689/V.05/2022 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III.
Pejabat yang dilantik lima administrator atau setingkat eselon III yang tiga di antaranya menduduki jabatan camat, Rendi Eko Supriyanto yang semula camat Natar kini dirotasi menjadi camat Ketapang, Supi’ah (camat Natar) serta M.Dicky Cherlanda menjadi camat Tanjungsari.
Selanjutnya, dua pejabat administrator lainnya, Madro’i yang sebelumnya camat Ketapang saat ini menjadi sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Abdul Kohar, kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan.
Selain itu terdapat tiga pejabat administrator yang diberikan amanah menjalankan kewajibannya sebagai pelaksana tugas, Tirta Saputra sebagai Plt. kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Yani Widowati, Plt. direktur UPTD Rumah Sakit Bob Bazar serta Rosa Resnida, Plt. camat Jatiagung.
Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat administrator yang baru saja dilantik.
“Saya berharap pelantikan saudara menjadi momen penting dalam perjalanan karier saudara sebagai Aparatur Sipil Negara dan abdi masyarakat,” ucapnya.
Dia mengatakan, pelantikan merupakan upaya pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan tanggung jawab ASN dalam mewujudkan sumber daya aparatur yang berkualutas.
Pejabat, kata dia, harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan kerja.
“Tertib administrasi kunci pelaksanaan pemerintahan yang baik saat ini, oleh karena itu diharapkan saudara-saudara dapat melaksanakannya sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum,” katanya. (hen/nta/kmf)
