LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Buntut tertunda pembayaran gaji perangkat dan insentif ribuan aparatur pemerintahan desa se-Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), Jumat (16/9/2022), bupati setempat Dawam Rahardjo dipanggil Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri.
Menurut, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif,
Kamis (15/9/2022), kepada awak media, bupati Lampung Timur akan memenuhi panggilan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) atas persoalan anggaran gaji perangkat dan kepala desa tersebut, Jumat (16/9/2022).
“Betul, panggilan itu, tembusanya hanya kepada ketua DPRD dan gubernur Lampung. panggilan itu berkenaan dengan Penghasilan Tetap (Siltap) Lampung Timur yang belum terbayarkan, dan bupati agar dapat menjelaskan penyebab belum terbayarkan Siltap tersebut, hanya itu,” ujarnya.
Diketahui, belum terbayarnya gaji kades beserta perangkat dan seluruh jajaran aparatur pemerintahan desa se-kabupaten Lampung Timur berbuntut ratusan massa melakukan aksi depan pemda dan Gedung DPRD
.
Dalam aksi tersebut massa menilai Dawam Rahardjo tidak mampu menjadi bupati di kabupaten itu. (fir)
