LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) meraih predikat B (baik) untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan predikat CC (cukup/memadai) untuk Reformasi Birokrasi (RB) pada SAKIP-RB Award 2021 yang digelar secara virtual.
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) itu, diikuti Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto beserta jajaran melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Sebuku, Rumah Dinas Bupati setempat, Selasa (5/4/2022).
Deputi Bidang Birokrasi Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemen PANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan, pelaksanaan evaluasi itu bertujuan memastikan kemajuan implementasi SAKIP dan RB serta memberikan saran perbaikan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.
SAKIP-RB Award merupakan rangkaian penghujung kegiatan evaluasi setelah dilakukan tahapan evaluasi yang cukup panjang, ucapnya.
Menurut dia, hasil evaluasi di sejumlah daerah menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata nilai SAKIP maupun RB, hal itu menjadi sinyal positif pemerintah daerah mulai aktif dalam peningkatan SAKIP dan RB di daerahnya.
Pada 2021 evaluasi telah dilakukan terhadap 79 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi untuk SAKIP dan RB, serta 494 kab/kota evaluasi SAKIP, 441 kab/kota evaluasi RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit kerja, katanya.
Sebagai evaluasi, kata Erwan, pemda yang mendapatkan predikat di bawah B, agar mendorong kepala daerah dan jajarannya meningkatkan komitmen serta melakukan perbaikan yang diperlukan dalam penerapan reformasi birokrasi dan SAKIP.
“Kami berharap peningkatan kualitas SAKIP dan RB tetap bapak dan ibu pertahankan bahkan tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.
Sementara, Menteri PANRB yang disampaikan Sekretaris PANRB Rini Widyantini mengatakan, pada era digital yang serba cepat, sistem pemerintahan dituntut melakukan transformasi guna menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang.
Reformasi menjadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari reformasi birokrasi, Presiden ketujuh RI Joko Widodo menegaskan pentingnya transformasi untuk menemukan cara cepat dan tepat dalam menghadapi gejolak perubahan, tantangan dan berbagai peluang melalui inovasi-inovasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, katanya.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kata Rini, dibutuhkan komitmen yang nyata dan perbaikan berkesinambungan pada berbagai aspek tata kelola pemerintahan.
Melalui SAKIP-RB Award diharapkan mampu menjadi pemacu instansi pemerintahan untuk meningkatkan kinerja tepat sasaran dan berorientasi hasil.
“Seiring waktu kami merasakan peningkatan komitmen pimpinan instansi pemerintah khususnya pada pemerintah daerah. Terlihat dari semakin meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang menyampaikan hasil implementasi SAKIP dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Kementerian PANRB pada 2021,” katanya. (hen/rif/kmf).
