BANDAR LAMPUNG – WARTAALAM.COM – Humas Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Barita Saragih mengungkapkan, selama tahun 2021 ada tiga ketua pengadilan dan satu hakim di Lampung telah dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik
Selama tahun 2021 berdasarkan data ada tiga ketua pengadilan dan satu hakim nakal dan telah dijatuhi sanksi Mahkamah Agung RI, katanya di Bandar Lampung, Rabu (29/12/2021).
Ia menjelaskan tiga ketua pengadilan dan satu hakim anggota nakal tersebut di antaranya Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu; Masriati, Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung; Ratriningtyas Ariani, hakim anggota Pengadilan Negeri Kota Agung; Maurits Marganda Sitohang, dan Ketua Pengadilan Negeri Menggala; Aris Fitra Wijaya.
Mereka semua sudah diberi sanksi MA dan telah di mutasi, kata dia.
Menurut Barita, para hakim tersebut telah diberi sanksi berupa mutasi, sanksi non palu, dan sanksi penurunan pangkat.
Untuk Ketua PN Blambangan Umpu; Masriati, diberikan sanksi berupa menjadi hakim anggota biasa di PN Palembang dan penurunan pangkat selama satu tahun.
Kemudian untuk Ketua PN Kota Agung: Ratriningtyas Ariani, diberi sanksi berupa non palu selama satu tahun enam bulan di Pengadilan Tinggi (PT) Yogjakarta dan tidak dibayarkan tunjangan hakim selama non palu. Kemudian hakim anggota PN Kota Agung; Maurits Marganda Sitohang, diberi sanksi berupa non palu selama tujuh bulan di PT Palembang dan tak dibayarkan tunjangan hakim selama non palu.
Yang terakhir baru-baru ini, Ketua PN Menggala, Aris Fitra Wijaya dimutasi ke PN Makale, Sulawesi Selatan, kata dia.
Barita mengatakan sanksi yang diterima para hakim nakal tersebut berdasarkan pelanggaran kode etik masing-masing. Untuk Ketua PN Blambangan Umpu; Masriati, telah melanggar kode etik berupa memasukkan dua orang baru untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
Kemudian Ketua PN Kota Agung: Ratriningtyas Ariani, bersama Maurits Marganda Sitohang yang merupakan satu pengadilan melanggar kode etik berupa cek-in satu kamar di hotel di Bandar Lampung.
Yang terakhir ketua PN Menggala karena melalaikan tugas, katanya.
Upaya PT dalam mencegah hakim nakal pihaknya telah melakukan pembinaan dan pengawasan ke setiap Satker dalam hal ini PN yang ada di Lampung.
Setiap hakim tinggi ditunjuk sebagai pengawas daerah. Kemudian ada pembinaan langsung disampaikan ketua PT kepada hakim tinggi pengawas daerah baik dari segi administratif maupun yudisial yang menyangkut materi perkara dan pembinaan secara teknis hukum, SOP, dan lainnya, katanya. (*)
