23.3 C
Bandar Lampung
Minggu, Oktober 2, 2022
spot_img
BerandaDaerahPemerintah Blokir Dana Bantuan Pondok Pesantren

Pemerintah Blokir Dana Bantuan Pondok Pesantren

 8 dilihat

JAKARTA – WARTAALAM.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI MF Nurhuda Y mempertanyakan alasan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memblokir dana bantuan untuk madrasah dan pesantren senilai Rp500 miliar.

Dia menilai sikap tersebut kontraproduktif terhadap upaya Pemerintah untuk mengurangi potensi “learning loss” bagi pelajar madrasah dan santri pondok pesantren.

“Kami mempertanyakan alasan pemblokiran dana bantuan untuk madrasah dan pesantren Rp500 miliar yang tidak kunjung turun dalam enam bulan terakhir. Ada apa, sehingga bantuan untuk pesantren dan madrasah justru tersendat,” kata MF Nurhuda Y dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (28/6/2021)..

Dia menjelaskan pesantren dan madrasah merupakan tulang punggung pendidikan karakter bagi anak bangsa, karena ada ratusan ribu hingga jutaan anak-anak Indonesia merupakan peserta didik di madrasah maupun pondok pesantren di pelosok Tanah Air.

Menurut Anggota Fraksi PKB DPR RI itu, di masa pandemi Covid-19, kedua entitas pendidikan tersebut juga mengalami dampak negatif karena mayoritas madrasah dan pesantren dikelola oleh masyarakat, bukan negara.

Sebagian besar operasional tergantung pada iuran dari peserta didik. Di sisi lain banyak orang tua peserta didik yang kehilangan pekerjaan, akibatnya mereka tidak mampu membayar iuran madrasah atau biaya hidup di pesantren, ujarnya.

Nurhuda menilai bantuan Rp500 miliar di masa pandemi akan sangat berarti membantu biaya operasional pendidikan madrasah dan pesantren.

Menurut dia, meskipun jika dibandingkan dengan jumlah madrasah dan pesantren di Indonesia, bantuan senilai Rp500 miliar tidak seberapa.

Berdasarkan catatan Kemenag pesantren di Indonesia itu sedikitnya berjumlah 26.973. Ini belum jumlah madrasah di Indonesia. Jadi Rp500 miliar itu sebenarnya relatif kecil, tapi kenapa jumlah sekecil itu saja tidak dicairkan, katanya.

Anggota DPR asal Jawa Tengah itu mengatakan, selama pandemi Cobid-19, sekolah umum relatif lumpuh karena dilarang menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Selama itu pula, menurut dia, pesantren relatif dengan sistem asrama dan protokol kesehatan yang ketat tetap mampu menyelenggarakan pembelajaran tatap muka.

Pesantren menjadi garda terdepan dalam pengajaran secara tatap muka di masa pandemi. Santri tidak boleh ditengok dan tidak diperkenankan pulang dalam waktu tertentu selama pandemi, ujarnya.

Nurhuda menilai seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada pesantren, bukan malah bantuan anggaran untuk pesantren diblokir. (*)

Berita Terkait

Rencana Pembangunan Karut Marut, Kepala Bappeda Lamtim Enggan Berkomentar

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Indikasi Karut marutnya dalam pelaksanaan...

Hari Kedua Roadshow di Lamsel, KPK Edukasi Satuan Pendidikan

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Pelaksanaan hari kedua Roadshow Bus...

Pekon Totokarto Gelar Musrenbangdes Tahun Anggaran 2023

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Pekon (desa) Totokarto, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten...

Pemkab Lamtim Kangkangi Perbup

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten...
spot_img
Semua Negara
623,194,853
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on October 2, 2022 12:55 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini