KOTA METRO – WARTAALAM.COM – Sejumlah fraksi DPRD Kota Metro Lampung kritisi kas daerah pada Rapat Paripurna tentang Pandangan Umum fraksi-fraksi mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dan Jawaban Walikota, di ruang sidang Dewan setempat, Senin (7/6/2021).
Dalam paripurna yang dikomandoi Ketua DPRD setempat, Tondi MG Nasution, pada pandangan umum, Basuki mewakili lima fraksi sekaligus, Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Amanah Bangsa terhadap arus kas, laporan neraca daerah, catatan atas keuangan anggaran 2020, temuan keuangan oleh BPK dapat segera ditindaklanjuti agar tidak menjadi kendala di masa mendatang
Seperti pajak reklame, pajak restoran yang berkaitan dengan peningkatan PAD Kota, peningkatan pengawasan, inovasi dan terobosan mengenai sumber daerah secara berkala sehingga dapat dicapai secara maksimal, belanja modal, tanah, gedung, bangunan, pemanfaatan aset, katanya.
Dia juga memberikan apresiasi terhadap predikat WTP ke 11 tahun berturut-turut perencanaan pembangunan terbaik di tingkat provinsi selama 5 tahun berturut-turut, serta predikat pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan.
Selain itu Abdul Haq dari Partai Nasdem menyampaikan pandangan umum terkait pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang progresnya sangat lambat, dinilai ada unsur kesengajaan dan tidak disetorkan OPD selaku pemungut pajak,
Mohon ditertibkan, PDAM, dana hibah yang belum memenuhi syarat yang berlaku juga mohon diselidiki, adapun jumlah tenaga honorer tahun 2020 dan anggaran honorer tahun 2021 yang mendapatkan SK di akhir tahun, ujarnya.
Sementara itu Walikota Metro, Wahdi menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi yang diawali dengan jawaban terhadap fraksi Partai Nasdem terkait temuan BPK RI atas adanya pajak yang tidak disetor atau tidak dipungut akan segera dievaluasi kembali dengan meningkatkan pengawasan agar mampu meminimalisir kecolongan, terkait dana media cetak akan disusun kembali sesuai kebutuhan real media dan surat kabar.
Untuk pemberian khususnya dana belanja hibah akan segera dievaluasi kembali agar menjadi fokus BPK ke depan serta dapat dihindari kerugian negara, dalam mengawasi jalannya pembangunan serta progres penyelesaiannya telah dilakukan pemeriksaan inspektorat dan akan segera diselesaikan, katanya.
Nengenai tenaga harian lepas Kota Metro yang dianggarkan tahun 2020 telah cukup dibayarkan di akhir 2020 selama 11 bulan dan tunjangan hari raya selama 1 bulan gaji, dengan mempertimbangkan anggaran APBD maka THR diambil dari BPJS ketenagakerjaan bukan dari dana APBD. Pemerintah Kota Metro akan terus menindaklanjuti temuan-temuan BPK, katanya.
Sedangkan untuk menanggapi pandangan ke lima fraksu, Partai Golkar, PDIP, PKS, Partai Demokrat dan Partai Amanah Bangsa, terkait predikat WTP ke 11 tahun berturut-turut perencanaan pembangunan terbaik di tingkat provinsi selama 5 tahun berturut-turut, serta predikat pelayanan publik yang sangat baik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk pelayanan kesehatan, perizinan dan kependudukan,
“Saya mengucapkan terimakasih untuk apresiasi dan pemerintah daerah akan mempertahankan prestasi, sehingga kedepannya akan lebih baik lagi dengan cara meningkatkan kinerja,” ucapnya
Kemudian untuk menanggapi catatan keuangan pada anggaran tersebut Pemerintah Kota Metro, dia mengatakan, akan lebih cermat dan matang dalam perencanaan program, serta lebih meningkatkan evaluasi belanja sehingga lebih efisien dengan mengedepankan pembangunan serta kepentingan masyarakat.
“Kami ucapkan terimakasih yang tulus atas perhatian dan koreksinya untuk kemajuan Kota Metro ke depan, kami akan mengevaluasi beberapa pandangan umum terkait yang sudah disampaikan enam fraksi,” ujarnya. (fan)
