25.1 C
Bandar Lampung
Selasa, September 27, 2022
spot_img
BerandaDaerahPengurus dan Anggota PWI Tidak Boleh Meminta THR

Pengurus dan Anggota PWI Tidak Boleh Meminta THR

 8 dilihat

TULANG BAWANG – WARTAALAM.COM – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung Supriyadi Alfian meminta pengurus kabupaten/kota patuh atas instruksi Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat Atal S. Depati.

Pengurus tidak boleh mengajukan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pihak luar.

Instruksi ketum PWI sejalan dengan surat edaran Dewan Pers, ucap Bang Yadi, sapaan akrab Supriyadi Alfian, Kamis (6/5/2021) pagi.

Menurut Bang Yadi, pada 27 April sempat beredar surat THR secara resmi di Lampung.

Pengurus provinsi cepat melakukan pengecekan atas kebenarannya.

“Ternyata benar. Saya langsung memerintahkan menarik semua proposal yang telah ke luar. Lalu, pengurus provinsi mengadakan rapat menyikapinya dan kami sudah memberikan peringatan keras tertulis,” katanya.

Dari klarifikasi, diakui pengurus kabupaten, mereka belum mengetahui adanya edaran Dewan Pers tentang permintaan bantuan THR karena pengurus baru.

Tujuan ingin membantu sesama teman, malah langkah yang salah. Mereka pengurus baru, katanya.

Dia menuturkan, sanksi keras dikeluarkan atas pertimbangan etika profesi jurnalistik.

Untuk menjaga kepercayaan publik, menegakkan integritas dan menjunjung nilai profesionalisme wartawan.

PWI Provinsi sudah membuat laporan ke PWI Pusat dengan memberikan sanksi keras tertulis, ujarnya.

Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI Ilham mengatakan, bakal menindak tegas wartawan anggota PWI yang mengatasnamakan pribadi maupun organisasi meminta THR kepada berbagai pihak.

Tindakan itu jelas melanggar semua aturan organisasi. Dari mulai PD/ PRT, KEJ, dan Kode Perilaku Wartawan PWI, katanys.

Sanksi dijatuhkan bisa sampai pemecatan bagi yang terbukti meminta- minta THR, dengan modus dan alasan apapun.

DK-PWI mengimbau semua pihak agar tidak melayani surat permohonan bantuan THR dari perorangan maupun mengatasnamakan organisasi PWI, ucapnya.

Dia menyarankan, pemerintah dan pihak swasta mengabaikannya serta melaporkannya kepada pengurus PWI setempat.

Atau lapor polisi. Lebih pas, lebih berpahala apabila tuan-tuan membantu atau menyedekahi anak yatim dan kaum dhuafa pada umumnya,” katanya. (ril)

Berita Terkait

Pekon Sukamulya Bagikan BLT DD Tahap II Tahun 2022

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Pemerintahahan Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten...

KPK RI Kampanyekan Anti Korupsi Sejak Dini di Lamsel

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI...

10 Penyandang Disabilitas di Pringsewu Ikuti Pelatihan Membatik

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Sekira 10 penyandang disabilitas di kabupaten...

Keuangan Lampung Timur Dipertanyakan

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Beberapa waktu lalu, Kas Daerah...
spot_img
Semua Negara
620,805,714
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on September 27, 2022 11:34 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini