Lampung Selatan, wartaalam.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menerima audiensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung, di ruang konferensi video (vidcon) rumah dinas bupati setempat, Jumat (2/2/2024).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, audiensi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan BPKP Provinsi Lampung terhadap penggunaan anggaran pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nani Ulina Kartika Nasution mengatakan, dari hasil laporan dan pengawasan yang telah dilakukan BPKP, maka selanjutnya akan disampaikan kepada bupati terkait apa-apa saja yang menjadi perhatian dan perlu untuk ditindaklanjuti.
“Hasil pengawasan BPKP yang sudah dilaksanakan akan kami sampaikan kepada pak bupati untuk ditindaklanjuti atas temuan yang memerlukan perhatian lebih terhadap pembangunan dan tata kelolanya,” ujarnya.
Wanita yang biasa disapa Nani mengatakan, hal itu sesuai peran BPKP dalam pelaksanaan assurance, audit, review, monitoring, evaluation, dan juga consulting sebagai bentuk optimalisasi dalam melakukan pendampingan terhadap proses pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.
Dia berharap, pendampingan dan pengawasan BPKP, semua belanja yango dikeluarkan pemerintah daerah akan berkontribusi terhadap peningkatan indikator-indikator yang berkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Juga, tentunya dapat meningkatkan perkembangan UMKM dan pariwisata di Lampung Selatan dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada BPKP. Agar anggaran yang dikeluarkan itu sesuai yang disediakan dan akuntabel,” katanya.
Menyikapi hal tersebut, Bupati setempat. Nanang Ermanto mengapresiasi pengawasan yang telah dilakukan BPKP terhadap anggaran pembangunan di Bumi Khagom Mufakat.
Menurut dia, hal itu kontribusi positif yang diberikan lembaga pengawas dalam melaksanakan pendampingan guna mendukung proses pembangunan infrastruktur.
Dia mengatakan, dengan kerja sama yang baik antara BPKP dan pemerintah daerah, pihaknya yakin dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.
“Kami akan bersama-sama mengimplementasikan rekomendasi yang telah disampaikan BPKP untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Dia mengatakan, komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Sehingga belanja daerah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga.
Menurut dia, pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan BPKP dan berupaya melakukan perbaikan yang telah disarankan.
“Dengan sinergi ini, kami berharap Lampung Selatan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” katanya. (amar/kmf)
