LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM) usai menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lampung Timur, Kamis (7/12/2023) siang.
Dalam penyampaiannya, Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana Agustinus Ba’ka, berjanji, tindak lanjuti laporan masyarakat.
Usai melakukan aksi di depan gedung Pemkab Lampung Timur, massa hendak melanjutkan aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri, melalui Kasie Intel Kejari, M. Rony, menyampaikan pesan, kepala Kejaksaan Negeri bersedia menerima beberapa orang perwakilan massa.
Sejak Lampung Timur dipimpin Dawam dan Azwar Hadi, berbagai persoalan muncul, di antaranya, proses realisasi anggaran tidak sesuai harapan dan diduga merugikan keuangan daerah.
Ormas dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat telah mengirimkan surat pengaduan, baik ke polres ataupun Kejaksaan Negeri.
Ironisnya, laporan tersebut sampai saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut.
Menilik berbagai persoalan tersebut, (KLTM) Koalisi Lampung Timur Menggugat telah melaporkan dugaan-dugaan korupsi tersebut, ujar Mukaram Sanjaya.
“Ada beberapa yang sudah kami laporkan, di antaranya, Anggaran Dana Desa (ADD), faktanya sampai sekarang ini, akhir Desember 2023, tunjangan atau upah ribuan RT. satu triwulan Tahun Anggaran 2022 belum juga dibayarkan,” kata dedengkot KLTM itu.
Atas berbagai persoalan tersebut, massa KLTM juga akan menggelar aksi di Polres dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Agustinus Ba’ka melalui Kasie Intel Kejari M. Rony, meminta beberapa orang perwakilan, untuk ber audiensi.
Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan yang belum genap satu bulan berjanji akan mempelajari semua berkas laporan yang telah masuk.
Aksi pada hari kedua Jumat (8/12/2023), di depan kantor Pemkab Lampung Timur KLTM menyerahkan amplop berisi uang 17 ribu rupiah, sebagai simbol dari adanya indikasi korupsi anggaran BPJS sekira Rp 17 miliar.
Amplop tersebut diterima Assisten 1 Bidang Pemerintahan Tarmizi.
Pada KLTM, dia berjanji akan menyampaikan amplop tersebut kepada pimpinan (bupati, red). (fir)
