LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pendampingan registrasi Nomor Induk Kependudukan Bayi Baru Lahir (NIK BBL) pada Aplikasi SIKS-NG, di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Kamis (12/10/2023).
Kegiatan tersebut bertujuan Dinas Sosial kabupaten/kota dapat data bayi baru lahir untuk diregistrasikan ke data terpadu kesejahteraan sosial.
Sinergi itu untuk memastikan agar pelayanan kesehatan bayi dapat berlanjut sehingga mengurangi beban biaya kesehatan keluarga yang berada dalam data terpadu kesejahteraan.
Kegiatan tersebut juga merupakan upaya pencegahan stunting dari pusat data dan informasi kesejahteraan sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Puji Sukanto mengatakan, melalui kegiatan pendampingan resistensi tersebut diharapkan menjadi ajang untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Selaras dengan itu, kami selalu mengupayakan pembangunan dan pengembangan kesejahteraan sosial untuk memberikan jaminan sosial kepada warga. Khususnya memperluas pelayanan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial,” katanya.
Dia mengatakan, aplikasi SIKS-NG yang dikelola kabupaten itu merupakan program sosial yang sangat penting untuk dilakukan. Mengingat perubahan data yang cepat dan dinamis seperti perubahan status data.
“Kami sampaikan aplikasi ini perlu dilakukan. Perubahan data yang sangat cepat dan dinamis seperti perubahan status. Contohnya dari tidak mampu menjadi mampu, meninggal dunia atau pindah fakta ganda dan lain sebagainya,” ujarnya.
Menurut dia, saat ini kabupaten itu sudah melakukan verifikasi dan validasi data terhadap bayi baru lahir sekira 894 anak.
“Sampai saat ini dari penggunaan aplikasi SIKS-NG tersebut, sekira 894 bayi yang sudah kami validasi,” katanya.
Dia Kementerian Sosial Republik Indonesia terus membantu daerah dalam percepatan penurunan kemiskinan.
“Saya harap pemerintah pusat, Kementerian Sosial Republik Indonesia terus membantu percepatan penurunan kemiskinan yang ada,” tuturnya. (amar/kmf)
