LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Indikasi Karut marutnya dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) yang berdampak pada realisasi anggaran, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat Agusrina Syaka enggan menjawab pertanyaan wartawan.
Agusrina, Jumat ( 30/9/2022) juga tidak mau dikonfirmasi terkait belum terbayarkannya gaji ribuan perangkat dan kepala desa beserta aparatur pemerintahan desa.
Sebelumnya, ratusan aparatur pemerintahan desa mengatasnamakan Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) menggelar aksi di depan kantor Pemda dan halaman gedung DPRD Lampung Timur beberapa waktu lalu, juga menyoroti pembangunan Rumah Dinas Bupati bernilai puluhan miliar rupiah, sementara hak para perangkat dan aparatur pemerintahan desa terabaikan.
Belakangan Ibrahim Restusaka, koordinator AAPD menyampaikan kekecewaannya atas kebijakan daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat, dengan tidak merealisasikan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2022.
“Sangat zalim, kewajiban diabaikan atas hak kami dari semua perangkat dan aparatur pemerintahan desa, tapi faktanya kami lihat kebijakan pemerintah sekarang ini, selain pembangunan Rumah Dinas Bupati, juga ada banyak lagi kebijakan pemerintah yang tak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” katanya. (fir)
