LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Masih menjadi perbincangan hangat di Pemerintah Daerah Kabupaten berjuluk bumei tuwah bepadan, perihal belum jelasnya realisasi APBD Murni Tahun Anggaran 2022. Dan tiba-tiba meminta persetujuan pembahasan pada DPRD untuk APBD Perubahan.
Tak masalah bahas anggaran perubahan, tapi laksanakan dulu murninya, kataTeguh Suyatman, sekretaris Komisi 1 kepada wartawan, di ruang fraksi PKS, Kamis (1/9/2022).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini, belum nampak ada serapan anggaran bahkan Siltap kepala desa dan perangkat hanya terbayarkan satu triwulan.
Anggaran gaji atau dikenal dengan sebutan Penghasilan Tetap (Siltap) kepala desa beserta perangkatnya sudah teranggarkan selama satu tahun berjalan, jadi tidak masuk akal alasan yang disampaikan.
“Kok anggaran untuk gaji kepala desa dan perangkatnya itu hanya dinayarkan satu triwulan saja, sementara sahnya APBD untuk satu tahun anggaran, meskipun sifatnya asumsi,” ujar Teguh.
Menurutnya, Anggaran Perbelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 tersebut telah dilakukan berbagai proses.
“Bukan serta merta anggaran itu muncul, tentu banyak proses yang sudah dilakukan, kemudian, menjelang akhir tahun 2021 APBD 2022 pun kami sahkan melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu kami di DPRD akan laksanakan pembahasan APBD Perubahan, dengan catatan, realisasikan dahulu APBD murni, masak APBD murni belum berjalan, tiba-tiba ada perubahan,” katanya. (Fir)
