LAMPUNG TIMUR – WARTAALAM.COM – Kondisi pemerintahan Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) saat ini makin memprihatinkan, defisit melebihi batas wajar tunjangan dan gaji kepala desa serta perangkat tak terbayarkan.
Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 belum nampak realisasinya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat enggan membahas APBD Perubahan 2022. Alasannya, lembaga legislatif kabupaten itu belum melihat progres pelaksanaan program APBD Tahun 2022, pada pertanian, perikanan, kesehatan atau PUPR bahkan pendidikan, sampai saat ini tidak jelas pelaksanaanya.
Begitu kata Ketua DPRD Kabupaten Lampung Timur, Ali Johan Arif beberapa waktu lalu kepada para awak media.
Legislatif menunda melakukan pembahasan anggaran perubahan yang telah disampaikan pemerintah kabupaten Lampung Timur kepada lembaga yang di pimpinya itu.
“Sebelum memasuki APBD Perubahan, kami (DPRD) ingin melihat progres pelaksanaan APBD Tahun 2022 telah terealisasi apa belum, pelaksanaan program APBD tahun 2022, seperti pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, PUPR dan pendidikan sampai saat ini belum jelas pelaksanaannya,” ujar Ali pada sejumlah awak media.
Jumat (26/8/2022), puluhan perwakilan kepala desa se- kabupaten itu mendatangi kantor bupati setempat.
Kedatangan para ketua forum kepala desa itu mempertanyakan tunjangan atau gaji kepala desa dan perangkat desa yang belum juga jelas kapan akan direalisasikan.
Ketua Apdesi Lampung Timur, Guna Wijaya meminta kepastian pemerintah daerah kapan realisasi Siltap tersebut.
“Kami berharap penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dapat dibayarkan secepatnya. Kami tindak ingin para perangkat desa di 264 desa itu datang ke pemda, kami juga meminta kejelasan kepada para pejabat kenapa dan kami meminta kepastian kapan akan dibayarkan,” katanya.
Menurut dia, selama ini belum pernah terjadi penunggakan pembayaran gaji atau Siltap kepala desa dan perangkat desa.
“Semenjak Lampung Timur berdiri baru kali ini Siltap sampai lima bulan belum dibayar. Kami butuh kepastian dan bukan janji-janji manis dari pemda, Siltap hak kami dan perangkat desa,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, didampingi sekda, asisten I, asisten III, dan kepala PMD,
kepada puluhan perwakilan kepala desa, berjanji akan menjadi prioritas.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sedang berupaya dan koordinasi dengan lembaga legislatif agar melanjutkan pembahasan anggaran perubahan 2022.
“Karena dapat masuk dalam anggaran dan akan dapat segera dibayarkan,” kata orang nomor dua di kabupaten berjuluk bumei tuah bepadan itu kepada para kepala Desa.
Sementara Moch Jusuf, sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur mengatakan, hal tersebut akan dibahas bersama TAPD untuk melakukan langkah agar bisa dibayarkan sebab saat ini anggaran di keuangan hanya cukup untuk satu bulan saja.
“Secepatnya kami akan melakukan rapat pembahasan terkait anggaran Siltap agar bisa terbayarkan minimal satu triwulan,” ujarnya. (fir)
