PAPUA BARAT – WARTAALAM.COM – Kebijakan melindungi hutan Pemerintah Provinsi Papua Barat masuk dalam “Lima Kemenangan Dunia” di bidang lingkungan tahun 2021 yang memberi harapan bagi kehidupan mahkluk hidup di dunia.
Kemenangan itu dipublikasikan oleh media National Geographic, pada 9 Desember 2021, berjudul 5 environmental victories from 2021 that offer hope (nationalgeographic.com).
Dalam publikasinya, National Geographic menulis Pemerintah Provinsi Papua Barat di Indonesia mencabut izin untuk 12 kontrak perkebunan kelapa sawit yang mencakup lebih dari 660.000 acre (area dua kali ukuran Los Angeles), tiga perlima di antaranya masih berhutan perawan.
Kelompok hak-hak lingkungan dan masyarakat adat mendesak pemerintah untuk melangkah lebih jauh dan mengakui hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut untuk mengelola hutan sendiri.
Tiga dari 12 pemegang kontrak terus memperjuangkan keputusan pemerintah di pengadilan. Namun kabar terakhir, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kabupaten (Bupati) Sorong meraih kemenangan atas gugatan yang diajukan para pemegang ijin perkebunan tersebut.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikulutura dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Papua Barat Yacob Fonataba, Minggu (12/12/2021) di Manokwari, bangga karena kebijakan perlindungan hutan yang diterapkan Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi dan perhatian dunia.
Papua Barat telah ikut mendukung untuk menjaga kepunahan spesies dan mencegah terjadinya deforestasi, kata Yacob Fonataba.
Ia mengatakan kebijakan gubernur Papua Barat, mengacu pada moratorium perluasan dan penanaman kelapa sawit, juga mengacu pada Deklarasi Manokwari yang merupakan hasil ICBE 2018.
Komitmen ini, kata Fonataba, juga mendapat dukungan Komisi Pemberatasan Korupsi Republik Indonesia melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA)
“Apa yang telah kami lakukan telah berkontribusi dalam menjaga alam dan mencegah deforestasi di Tanah Papua,” katanya.
Fonataba mengatakan, dari hasil evaluasi perijinan penggunaan lahan di Papua Barat, telah terselamatkan 611.440,84 hektare lahan dari 24 perusahaan, dan yang masih berupa tutupan hutan luasnya 383.431,05 hektare.
Ada tiga perusahaan yang kemudian menggugat. Tetapi setelah melalui proses persidangan, pada 7 Desember 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menggugurkan gugatan itu dan suatu kemenangan bagi Pemerintah Papua Barat dan masyarakat adat, ujarnya. (*)
Komentar Tentang Berita