27.4 C
Bandar Lampung
Minggu, September 25, 2022
spot_img
BerandaDaerahMantan Wagub Lampung Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Gratifikasi

Mantan Wagub Lampung Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Gratifikasi

 11 dilihat

JAKARTA – WARTAALAM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/10/2021), memanggil mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 untuk tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN).

Selain Bactiar Basri, KPK juga memin keterangan mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo terkait keterlibatan Akbar merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Hari ini, penyidikan perkara terkait dugaan terkait gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 untuk tersangka ATMN. Bertempat di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut tersangka Akbar sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019, berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Dalam setiap proyek tersebut, tersangka Akbar dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang (fee) atas proyek-proyek di Lampung Utara.

Realisasi penerimaan “fee” tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar untuk diteruskan ke Agung.

Diketahui, Syahbudin merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Sementara Raden Syahril, orang kepercayaan Agung.

Selama kurun waktu 2015-2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (*)

Berita Terkait

Dinas Kominfo Lamsel Gelar Perpisahan Sekretaris dan Dua PNS

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)...

Sekda Lamsel Hadiri Roadsow Bus KPK di Kota Bandarlampung

BANDAR LAMPUNG, WARTAALAM.COM - Sekertaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan...

Kesbangpol Pringsewu Gelar Road Show Kebangsaan

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten...

PUPR Pringsewu Launching dan Sosialisasikan Simanis Riang

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam...
spot_img
Semua Negara
620,000,208
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on September 25, 2022 1:40 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini