23.4 C
Bandar Lampung
Jumat, Februari 3, 2023
spot_img
BerandaDaerahMantan Wagub Lampung Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Gratifikasi

Mantan Wagub Lampung Dipanggil KPK sebagai Saksi Kasus Gratifikasi

 50 dilihat

JAKARTA – WARTAALAM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/10/2021), memanggil mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 untuk tersangka Akbar Tandaniria Mangkunegara (ATMN).

Selain Bactiar Basri, KPK juga memin keterangan mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo terkait keterlibatan Akbar merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga adik mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Hari ini, penyidikan perkara terkait dugaan terkait gratifikasi di Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015-2019 untuk tersangka ATMN. Bertempat di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, tim penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi, kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut tersangka Akbar sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Kabupaten Lampung Utara periode 2014-2019, berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019.

Dalam setiap proyek tersebut, tersangka Akbar dengan dibantu oleh Syahbudin, Taufik Hidayat, Desyadi, dan Gunaidho Utama sebagaimana perintah dari Agung dilakukan pemungutan sejumlah uang (fee) atas proyek-proyek di Lampung Utara.

Realisasi penerimaan “fee” tersebut diberikan secara langsung maupun melalui perantaraan Syahbudin, Raden Syahril, Taufik Hidayat, dan pihak terkait lainnya kepada tersangka Akbar untuk diteruskan ke Agung.

Diketahui, Syahbudin merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. Sementara Raden Syahril, orang kepercayaan Agung.

Selama kurun waktu 2015-2019, tersangka Akbar bersama-sama dengan Agung, Raden Syahril, Syahbudin, dan Taufik Hidayat diduga menerima uang seluruhnya berjumlah Rp100,2 miliar dari beberapa rekanan di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Selain mengelola, mengatur, dan menyetor penerimaan sejumlah uang dari paket pekerjaan pada Dinas PUPR untuk kepentingan Agung, tersangka Akbar diduga juga turut menikmati sekitar Rp2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya.

Atas perbuatannya, Akbar disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 KUHP. (*)

spot_imgspot_img

Berita Terkait

Kembangkan Sektor Pariwisata dan UMKM, Pemkab Lamsel Siap Gandeng PT Angkasa Pura II

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan...

Musrenbang RKPD 2023, Kecamatan Rajabasa Prioritaskan Pembangunan Rest Area

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan...

Vaksin Rabies Gratis di Musrenbang Kecamatan

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Warga Kabupaten Lampung Selatan yang...

Soal DAK 2021 dan Dugaan Suap Rektor Unila,Genta Lampung Timur Siap Aksi di Kejagung dan KPK

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Menindak lanjuti berbagai problem Kabupaten...
spot_img
Semua Negara
675,626,589
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on February 3, 2023 12:21 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini