LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Mengawali kerja perdana di tahun 2021, DPA Tahun Anggaran 2021 diserahkan dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Fakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, di Aula Utama pemkab setempat, Senin (4/1/2021).
Seluruh kepala OPD, mulai sekda, sekretaris DPRD, kepala badan dan dinas hingga camat, menerima DPA yang diserahkan Bupati Pringsewu H.Sujadi didampingi Wakil Bupati Fauzi, sekaligus menandatangani Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas.
Sujadi mengatakan, saat ini terdapat perlambatan ekonomi, baik makro maupun mikro.
“Namun kondisi yang ada saat ini tidak boleh menjadikan kita pesimis, namun sebaliknya harus tetap optimistis,” katanya.
Dia mengingatkan, Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas tidak sekadar ditandatangani, namun harus betul-betul dilaksanakan.
“Visi dan misi yang telah disetujui DPRD yang menjadi pijakan kita semua, agar dapat segera dilaksanakan,” ujarnya.
Namun demikian, kata dia, dalam pelaksanaannya jika ada ketentuan dan kebijakan nasional, misalnya terkait refocussing anggaran dan sebagainya, harus disikapi dan disesuaikan.
Dia juga elain itu, meminta OPD terkait, jika memungkinkan pada pemilihan kepala pekon mendatang, dicari pekon mana yang dapat melakukan secara e-voting, termasuk mempelajari aturan hukumnya, sehingga manakala ada ketentuan e-voting, Pringsewu sudah siap melaksanakan.
Pada kesempatan tersebut, Sujadi juga me-warning seluruh jajaran Pemkab Pringsewu, tidak boleh ada “negara dalam negara”, baik ideologi maupun bentuk lainnya.
Kepala OPD harus jeli, agar jangan sampai ada ASN di Pringsewu yang seperti hal tersebut, katanya.
Sekdakab Pringsewu.Heri Iswahyudi mengatakan, yang ada di DPA tidak mungkin dapat meng-cover semuanya, sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka menyukseskan visi dan misi bupati dan wakil bupati.
“Saya berharap semua melaksanakan tugas dengan baik dan akan selamat,” ujarnya. (ade)
