Ribuan Warga Gedongwani Serahkan Blangko Warga Gedongwani

0
663
Eddy Law bersama Gus A'am dari Ponpes Tambak Beras Jombang dari Komite Khittah NU 1926 pembahasan Koperasi Syariah Adil Makmur Indonesia di Jakarta.

Lampung Timur, WARTAALAM.COM — Ikrar warga Gedongwani, Kecamatan Margatiga dan kerja tim sukses (relawan) Eddy Law dan Hasan Basrie (EBAS) dari jalur inpenden pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Lampung Timur (Lamtim) 2020 mendatang ternyata bukan isapan jempol belaka. Terbukti 1400 blangko dukungan yang sudah dibubuhi tandatangan serta dilampirkan foto copy kartu tanda penduduk sudah diserahkan ke posko induk.

“Kami sudah menyerahkan blangko dukungan ke posko induk tim pemenangan EBAS. Dan diharapkan dukungan akan bertambah karena tim relawan masih terus bergerak,” kata Nyamin dan Ketut, tokoh warga dari Gedongwani, Jumat (11/10).

Sekira 1400 blangko dukungan kepada EBAS dari Desa Gedungwani, Kecamatan Margatiga.

Relawan lainnya, Iskandar mengaku telah mengumpulkan dan menyetorkan ribuan blangko dukungan terhadap EBAS dari desa dan kecamatan lain.

Sementara timses, Badar mengatakan, selain menembus kelompok tua, pihaknya juga merekrut pemilih pemula. “Tim kami bergerak dan menggarap dukungan darii kaum milenial. Kami optimistis bakal mendulang dukungan signifikan,” kata Badar.

Posko Relawan Eddy Law Desa Sumbergede 56a Kec. Sekampung.

Di sisi lain, relawan perempuan dan kelompok pengajian dan lainnya juga terus bergerak sesuai arahan serta menuai hasil positif.  “Sampai batas waktu, insya Allah kami akan mencapai target dukungan. Kami berharap seluruh tim relawan bergerak secara dinamis setiap hari,” kata Eddy Law yang saat ini tengah mendampingi  Gus A’am, Komite Khittah NU 1926 dan Ketua Umum Koperasi Syariat Mandiri Adil Makmur yang melakukan MoU dengan KGN di Jakarta.

Eddy Law juga optimistis dukungan dari Nahdatul Ulama (NU) serta para pengasuh pondok pesantren di Lampung Timur bakal bertambah dengan digelarnya Muktamar ke-34 NU di Lampung.

“Keputusan Muktamar NU di Lampung sudah final. Bahkan tokoh NU juga  mengeluarkan empat pesan khusus mengenai kegiatan akbar tersebut,” ujarnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Surat Keputusan No 420/A.II.04.d/10/2019 tentang Tempat Penyelenggaraan Muktamar NU ke-34, memutuskan,  Muktamar NU ke-34 akan dilaksanakan di Provinsi Lampung.

Salah satu point menimbang berbunyi: “Bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membentuk tim survey yang bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa wilayah yang mengajukan diri menjadi tempat pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34,” demikian SK tertanggal 11 Shafar 1441 H atau Kamis, 10 Oktober 2019 yang diteken Pejabat Rais Aam KH Miftachul AKhyar, Katib Aam KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Prof Dr KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal Dr Ir H A Helmy Faishal Zaini.

Dalam SK tersebut juga diputuskan, bahwa, hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, final sudah soal tempat pelaksanaan Muktamar ke-34 NU, karena selama ini masih ada wacana atau kemungkinan di Jawa Barat.

4 Pesan Penting Komite Khitthah 26 NU

Sementara itu, Komite Khitthah 26 NU yang diketuai KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) terus mewanti-wanti agar pelaksanaan muktamar benar-benar bersih dari kepentingan politik praktis. Muktamar ke-33 NU di Jombang, harus menjadi pelajaran bersama.

“Ada empat pesan penting yang disampaikan para kiai. Pertama, jangan sampai muktamar NU nanti dikotori dengan politik uang. Kedua, jangan sampai jamiyah NU ini dikendalikan oleh partai politik. Ketiga, jangan sampai muktamar NU nanti kemasukan premanisme dan, keempat, kita harus jaga sekuat tenaga, jangan sampai akidah ahlussunnah waljamaah NU disusupi paham mu’tazilah dan liberal. Ini pesan para kiai,” demikian disampaikan H Agus Solachul A’am Wahib Wahab, satu inisiator berdirinya Komite Khitthah 26 NU.

Menurut Gus A’am, panggilan akrabnya, empat hal ini harus terus disampaikan agar jamiyah ini, selamat. Karena politik NU itu bukan perebutan kekuasaan, bukan berebut jadi menteri, melainkan politik kebangsaan, keummatan dan kenegaraan. “Tugas besar NU adalah menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI,” katanya.  (Tra/dbs)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini