Lampung Timur, WARTAALAM.COM — Seluruh pejabat di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) tidak diperkenankan menerima gratifikasi dan melakukan pungutan liar (pungli), kata Dr (C) Edi Ribut Harwanto , S.H., M.H., bakal calon bupati setempat dari jalur independen.
Menurut Edi Ribut yang kerap disapa Eddy Law, Senin (7/10), dini hari, Lampung Timur berjaya dan berwibawa termasuk bebas dari korupsi dan segala bentuk punngli, merupakan program yang tercantum dalam misi maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkda) 2020 mendatang.
“Di antara misi saya bersama Hasan Basrie (bakal calon wakil bupati), membawa Lampung Timur besih dengan melarang para pejabat menerima gratifikasi dan segala pungutan dalam bentuk apapun terhadap pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah yang menggunakan uang negara,” kata Edi yang juga advokat itu.
Menurut Eddy Law, biang korupsi di Indonesia, di antaranya setoran proyek pemerintah atau fee proyek 15 hingga 20 persen yang diserahkan secara siluman serta adanya mahar politik yang kian melambung.
“Isnya Allah, jika kami mendapat amanah memimpin Lampung Timur, setoran proyek atau fee proyek yang tidak memiliki dasar hukum (peraturan) akan kami hapus, sehingga ke depan Lamtim terbebas dari kejahatan kerah putih yang tersistem dan masif,” katanya.
“Sudah sering kami sampaikan bahkan setiap sosialisasi, Lampung masuk zona merah daerah rawan korupsi. Tindak pidana tersebut sudah sampai titik nadir dan sangat memprihatinkan. Siapa dan kapan lagi mau merubah dan berbenah kalau bukan kita sebagai warga negara Indonesia,” katanya.
Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berbuat dan rakyat merupakan ujung tombak dalam melakukan perubahan bagi para pemimpin agar mereka amanah dalam menjalankan tugas.
Rakyat, kata Eddy Law, harus sadar dan menyadari serta mawas diri atas krisis moral yang terjadi di kalangan para pemimpin. “Kami berharap dukungan penuh dari rakyat sehingga jika terpilih nant kami mampu mengemban amanah dan misi sesuai harapan bersama,” katanya. (Tra)
