LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai pengendalian inflasi daerah.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/3/2023), membahas kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadan.
Rakor yang berlangsung di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Selasa (7/3/2023), dipimpin Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kemasyarakatan Yespi Cory dan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di kabupaten itu.
Yespi Cory mengatakan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di daerah harus melakukan berbagai gebrakan. Kepala daerah harus terus melakukan monitoring setiap minggu dan melaksanakan rapat TPID secara rutin.
“Dilakukan secara rutin (mingguan). Daerah-daerah yang kurang terkendali, segera melakukan intervensi pengendalian. Karena pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP,” ujarnya.
Yespi Cory menuturkan, menindaklanjuti arahan Kemendagri pada zoom meeting pengendalian inflasi kemarin, TPID Kabupaten Lampung Selatan perlu melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi menjelang dan memasuki Ramadan.
“Kami perlu data konkret mengenai stok ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan. Lakukan monitoring atau sidak pasar atau operasi yustisi bersama Satgas Pangan Polri terkait ketersediaan bahan pokok dan perkembangan harga pokok,” ujarnya.
Menurut dia, dalam pengendalian inflasi juga perlu mengoptimalkan gerakan tanam cabai dan bawang serta tanaman cepat panen lainnya, melaksanakan pasar murah menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri.
Dalam melakukan pengendalian inflasi, pemerintah darah harus bekerjasama dan gotong royong dengan seluruh elemen agar dapat mengendalikan inflasi.
“Sesuai arahan Kemendagri pada setiap zoom meeting pengendalian inflasi, daerah harus tetap melakukan program pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi serta pengalokasian dana. Dapat bersumber dari APBD-OPD terkait dan juga dapat mengalokasikan dana BTT yang disesuaikan dengan Road Map TPID,” katanya. (amar/kmf)
