LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Kuat dugaan adanya pemaksaan dari pihak-pihak pemilik kepentingan menuju Pemilu 2024, kata Ketua LSM Gipak kabupaten setempat, Rini Mulyati, Senin ( 24/10/2022), kepada wartaalam.com.
Aktivis perempuan di kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan itu agar ada ketegasan dari Bawaslu dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan.
Sang aktivis (Rini Red) belum mau merinci semua indikasi pemaksaan atau pengondisian agar orang-orang titipan dapat mejadi petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tiap wilayah Kecamatan (Pawascam) di kabupaten tersebut.
“Banyak apabila kami mau ungkap persoalan itu ke publik, tapi biarkan dulu prosesnya berjalan, apabila semua pihak-pihak yang berkompeten tetap tidak juga mengindahkan aturan maka, LSM Gipak akan melanjutkan ke tahap pelaporan pada Aparat Penegak Hukum (APH), sekarang kami belum buka ke ruang publik, intinya kami tidak akan persoalkan apabila proses memgacu pada aturan perundang-undangan, titik, jangan wasit rasa pemain jadilah wasit yang benar,” katanya.
Uslih, ketua Bawaslu Lampung Timur sekaligus selaku “pengarah” kepada wartaalam.com mengatakan, selaku pengarah memastikan proses perekrutan itu susuai dan mengacu pada Undang Undang.
“Sesuai Undang Undang yang sudah tercantum dalam pedoman persyaratan, dan kamj juga tetap melakukan verifikasi semua berkas calon pengawas kecamatan, apabila masyarakat yang akan menyampaikan tanggapan atas perekrutan calon Panwascam, silahkan kirimkan langsung tanggapannya ke alamat yang sudah tertera di webside Bawaslu Lampung Timur,” ujar dia.
Dia mengatakan, saat ini tahapan pendaftaran calon pengawas pemilu Kecamatan Lampung Timuri pada tes wawancara enam orang dari tiap kecamatan, dan Selasa (25/10/2022) akan dilakukan pleno.
“Pada 25/10/2022, kami akan pleno,
dari enam orang menjadi tiga orang saja yang akan menjadi Panwascam, dan Rabu, 26 Oktober 2022, panitia atau Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lampung Timur, mengumumkan dan menetapkan calon panwaslu kecamatan,” katanya. (fir)
