30.1 C
Bandar Lampung
Selasa, September 27, 2022
spot_img
BerandaDaerahDrijen Yosharto : PPKM Harus Sampai ke Desa

Drijen Yosharto : PPKM Harus Sampai ke Desa

 7 dilihat

LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Diskominfo Lampung Selatan ( Lamsel) Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Administrasi Umum, M. Darmawan, Staf Ahli Bidang Keuangam, Akar Wibowo, perwakilan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja serta perwakilan dari Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan, mengikuti Webinar secara virtual meeting tentang Sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan Perpanjangan PPKM Mikro, di Aula Rajabasa, kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (8/7/2021).

Narasumber pada Webinar tersebut Dirjen Pemerintahan Desa DR. Yosharto Huntoyungo dan Pelaksana harian (Plh) Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, DR. Suhajar Diantoro dan di Moderatori staf Ahli Mendagri bidang Kemasyarakatan dan Antar Negara, DR. Sugeng Haryono.

Dalam kesempatan itu, Suhajar mengatakan tentang peraturan pengetatan seperti PPKM Darurat bagi daerah yang telah diklasifikasikan sebagai daerah yang levelnya memenuhi syarat diberlakukannya pembatasan kegiatan secara lebih ketat.

Pengaturan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 17 Tahun 2021 yang diterbitkan pada 5 Juli 2021 tersebut, menjadi acuan dan payung hukum dalam pelaksanaan PPKM Mikro di luar Jawa dan Bali.

“Dalam Inmendagri 17, selain kita tetap meneruskan PPKM Mikro di seluruh Indonesia, kita kecualikan untuk 43 kabupaten/kota di luar Jawa-Bali untuk diperketat yang mirip pengetatannya dengan yang 122 kabupaten/kota di Jawa dan Bali,” ujarnya.

Dirjen Pemerintahan Desa, Yosharto mengatakan, dalam perpanjangan PPKM Mikro ini juga menegaskan tentang perlunya seluruh unsur di desa/kelurahan dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Bukan hanya pada keberadaan posko di tingkat desa/kelurahan, tetapi juga diperlukan sinergi dan kerja sama seluruh pihak dalam komitmen pemutusan rantai penyebaran Covid-19, ujarnya.

PPKM mikro dan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa harus melibatkan unsur yang ada di desa.

Sinergitas dari unsur-unsur yang ada di desa seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan sebagainya diharapkan dapat didayagunakan di tingkat desa, katanya.

Menurutnya, posko tingkat desa adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan.

Adapun kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dibebankan pada dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya, melalui APBDes.

Yosharto berpesan kepada bupati/wali kota, sepanjang tidak termasuk dalam level pandemi berdasarkan kriteria level, bupati/wali kota dapat menetapkan dan mengatur PPKM mikro di masing-masing wilayahnya, baik itu di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan sampai ke tingkat RW/RT.

Kondisi yang dapat menimbulkan atau berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, sesuai dengan kondisi wilayah, kepala daerah menentukan kebijakan dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan, kata Yosharto. (kmf)

Berita Terkait

Pekon Sukamulya Bagikan BLT DD Tahap II Tahun 2022

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Pemerintahahan Pekon Sukamulya, Kecamatan Banyumas, Kabupaten...

KPK RI Kampanyekan Anti Korupsi Sejak Dini di Lamsel

LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI...

10 Penyandang Disabilitas di Pringsewu Ikuti Pelatihan Membatik

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Sekira 10 penyandang disabilitas di kabupaten...

Keuangan Lampung Timur Dipertanyakan

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Beberapa waktu lalu, Kas Daerah...
spot_img
Semua Negara
620,794,172
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on September 27, 2022 10:33 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini