LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) kabupaten setempat, priode 2022-2027.
Kegiatan di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati, mengusung tema “Peran LDII dalam Merawat dan Membumikan Pancasila Menuju Lampung Selatan yang Aman Damai dan Sejahtera”, Rabu (27/7/2022).
Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi Lampung, Nomor KEP-032/H/VI/2022, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasehat dan DPD LDII Kabupaten Lampung Selatan 2022-2027. Ditetapkan 68 Pengurus LDII Lampung Selatan, dengan Drs. Sugiono sebagai ketua.
Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto mengucapkan selamat atas dilantik dan dikukuhkannya Dewan Penasehat dan Pengurus DPD LDII tersebut.
Kepada seluruh pengurus yang baru saja dilantik, serta dikukuhkan diharapkan mampu menjaga kerukunan, kebersamaan dalam organisasi dan segera melaksanakan tugas dan fungsi pokok, ujarnya.
Nanang mengungkapkan, LDII di Lampung Selatan menjadi organisasi yang konstruktif dan kontributif, agar bermanfaat untuk warga LDII dan seluruh masyarakat.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pengurus LDII yang menjaga kerukunan beragama dengan selalu menguatkan ukhuwah Islamiah dan silaturrahmi dengan seluruh elemen masyarakat, jangan sampai terpecahkan apalagi terindikasi paham-paham radikalisme yang berbahaya bagi keutuhan NKRI,” ujarnya.
Nanang berharap, LDII Kabupaten Lampung Selatan bekerja sama dengan organisasi keagamaan Islam lainnya dan berperan mendukung pembangunan pemerintah daerah sehingga bisa beriringan, bersama-sama membangun Lampung Selatan.
“Saya berharap, dengan pengurus LDII yang baru mendorong syiar agama Islam semakin meluas, dan dapat mendukung penuh program-program Pemerintah demi kemajuan Kabupaten Lampung Selatan, dengan cara bergotong- royong,” katanya.
Sementara, Sekretaris DPW LDII Provinsi Lampung, Heri Sensustadi mengatakan, LDII menolak radikalisme, terorisme, Isis, intoleran yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Islam.
“Saya harap, tidak terprovokasi terhadap isu yang tidak bertanggungjawab yang dapat memecah belah umat Islam. Dengan mengedepankan moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodif terhadap kebudayaan lokal,” katanya. (hen/amar/kmf)
