LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Ketua Ikatan Kemuakhian Masyarakat Lampung Selatan (IKAM) Ruli Hadi Putra yang akrab disapa Ruli Maja menanggapi dingin aksi demontrasi yang digelar di teman– teman dari LSM GMBI dan massa AMHLS di Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Menurut Ruli, aksi yang digelar di Jakarta tersebut dengan isu yang yang itu itu saja, merupakan isu lama dan sudah basi.
Rully menyayangkan dengan aksi yang digelar tersebut. sebab menurutnya, lembaga hukum sepertu KPK itu tidak bisa di intervensi untuk sebuah kepentingan politik atau apapun.
Di pimpin kader PDIP Lamsel mendapatkan peringkat ke 1 Dalam Penyerapan APBD, Merik itu jadi terindah di Ultah 49 PDIP.
“KPK itu sebagai lembaga anti suap yang sudah tebukti banyak pejabat korup yang di tahan di sana, sehingga kita harus memahami lembaga tersebut tidak mungkin bisa di intervensi kepentingan apapun. KPK memiliki marwah hukum yang tidak bisa diragukan lagi,” ujarnya.
Jika benar ada fakta hukum, di situ ada keterlibatan seseorang tersangka korupsi, mau menteri, gubernur atau jabatan apapun pasti sudah ditarik saat itu juga tanpa melihat latar belakang pejabat tersebut, apalagi seorang pejabat seperti pak Nanang, hanya sebatas mantan kepala desa, yang tidak punya kolega orang -orang besar di pusat,” katanya.
“Jadi untuk isu korupsi di Lampung Selatan sudah sangat jelas, seluruh dunia tahu, perkara tersebut sudah ditetapkan bahkan telah divonis KPK.”
Ruli mengatakan, sangat disayangkan bila yang muncul isu-isu itu saja
Itu yang selalu menarik- narik Nanang Ermanto yang notabene bupati terpilih dan dipilih masyarakat Lampung Selatan, jadi jangan digoreng-goreng teruslah, gimana pemerintahan sekarang fokus membangun kalau selalu dibuat gaduh,” katanya.
“Dan juga saat ini, zamanya sudah beda, kita tidak bisa lagi show off forc seperti unjuk rasa yang menekan aparat penegak hukum untuk bergerak, Sekarang semua prosedur dan aturan yang dikedepankan, tanpa diminta, atau di tekan, kalo ada fakta dan bukti bukti keterlibatan seseorang dalam tindak pidana,mau apapun itu, pasti sudah dijalankan APH, jadi APH bergerak bukan karena suatu tekanan,” ujar Ruli.
“Kalau kita selalu demo sana demo sini, kurang bagus, bukan saja untuk citra daerah, tetapi juga citra sosial nilai masyarakat kita yang berdampak pada nilai kepercayaan untuk para investor yang akan membangun di Lampung Selatan, wajar bila investor enggan berinvestasi Disni,kalo kita seperti ini terus, yang rugi kita semua apa gak malu kita liat daerah lain yang sudah maju, seperti Metro, Pringsewu, dan semua itu bukan hanya faktor dari pemerintah saja, melainkan semua elemen yang harus menjaga kondusifitas daerah secara bersama sama,” katanya.
“Apa lagi terkait perkara yang selalu dimunculkan isu-isu seperti ini terus, padahal sudah jelas posisi pak Nanang Saat itu wakil bupati yang notabene bukan pejabat yang dapat mengambil keputusan suatu kebijakan dalam pengambil keputusan, baik proyek ataupun lainnya..
“Jadi ini sudah terang benderang, ditambah saat beliau (Nanang Ermanto) mencalonkan kembali pada Pilkada lalu, itu kan membuktikan sudah klir dalam proses hukum ataupun persayaratan lainya,sederhana sajalah, kalo seorang calon terindikasi bermasalah dalam suatu tindak pidana,apalagi korupsi,tidak mungkin dirinya bisa mengikuti tahapan Pilkada,ini yang perlu dipahami, jadi jangan digiring terus opini ini ke tengah masyarakat kita,” kata dia.
Biarkan semua bekerja dengan tenang, pemerintah menyelesaikan programnya, begitu juga dengan lembaga penegak hukum semua sudah ada tupoksi dalam menjalan tanggung jawab masing masing, positif thinking saja, kata dia. (hen/rif)
