LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Pasca pemerintah Kabupaten Lampung Timur menonaktifkan sekira 250 ribu kartu BPJS, masyarakat peduli, tergabung dalam Koalisi Lampung Timur Menggugat (KLTM) akan menggelar aksi di depan Pemda, Polres, dan Kejaksaan Negri.
Aksi tersebut akan dilaksanakan tujuh hari berturut-turut, kata beberapa perwakilan masyarakat, Rabu (6/12/2023) petang.
Andre Efendy, kepada wartaalam.com mengaku, ide adanya kesepakatan bersama masyarakat untuk bereaksi atas sikap dan kebijakan pemerintah daerah yang nyata-nyata tidak peduli dengan masyarakatnya.
Masyarakat tergabung dalam KLTM akan menggelar aksi diawali Kamis, 7 Desember 2023.
Pagi hari di depan Kantor Bupati. Usai melakukan aksi dan menyampaikan orasi, massa akan melanjutkan aksinya di depan gedung Kepolisian Resort Lampung Timur dan kantor Kejaksaan Negeri.
“Kami bersama kawan-kawan dan masyarakat, hanya spontanitas saja karena sudah kecewa dengan pemerintah yang sangat tidak lagi peduli dengan masyarakatnya, lantaran hal itu kami sepakat menggelar aksi damai, selama tujuh hari di depan pemda, Polres, dan Kejaksaan Negri.
Mengapa harus ke polres dan kejaksaan, kami menduga adanya keganjilan atas kebijakan tersebut, bukan hanya persoalan BPJS, tapi banyak lagi lainya,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, per 1 Desember lalu, telah menonaktifkan program pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Berbagai alasan, pemerintah Kabupaten berjuluk Bumei Tuwah Bepadan itu seketika tidak lagi peduli dan masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkan program BPJS tersebut. (fir)
