LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelontorkan anggaran untuk pembangunan miliaran rupiah. Sementara pembangunannya tidak berjalan.
Anggota Komisi III DPRD setempat Taufik Gani kepada awak media, kemarin, mengatakan uang daerah yang sudah diproses panjang tersebut tentu berdasarkan berbagai kajian dan ada pertanggungjawabannya.
Dari total anggaran sekira Rp 2,1 triliun sampai pertengahan November hanya terserap 30 persen.
Sementara pendapatan telah mencapai 70 persen.
Pihaknya melalui fraksi akan meminta keterangan resmi dari pengelola keuangan daerah (BPKAD Red)
“Kami jadi bertanya-tanya, kenapa anggaran untuk perencanaan bisa direalisasikan, tapi tidak ada berlanjut pada pembangunan. kenapa bisa begitu, tentu ada indikasi dari instansi terkait, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kok sudah pertengahan November serapan anggaran baru 30 persen,” katanya.
Dari beberapa sumber, ternyata Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum juga melunasi tunjangan triwulan tiga tahun anggaran 2022 silam kepada ribuan RT dan lembaga aparatur pemerintahan desa lainnya.
Seperti sebelumnya, tidak ada satupun dari pihak instansi terkait yang dapat memberikan konfirmasi, sementara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Sukismanto Aji selalu tidak ada di kantor saat hendak dikonfirmasi.
Berbeda dengan BPKAD, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Timur selalu aktif pada saat dimintai konfirmasi perihal pendapatan daerah. Baik kepala bidang ataupun kepala badan.
Kepala Bapenda Lampung Timur Agus Firmansyah Lukman saat dimintai konfirmasi terkait pendapatan keseluruhan sampai akhir Oktober 2023 telah mencapai 78,13 persen dari target sekira Rp. 2,1 triliun atau realisasi Rp 1,8 triliun lebih. (fir)
