LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menyambut dimulainya audit pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung, terhadap kepatuhan atas Belanja Daerah kabupaten itu tahun Anggaran 2022.
“Terimakasih atas kehadirannya, bagaimana kita mempunyai komitmen besama untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Ini penilaian kinerja pemerintah daerah,” ujarnya saat menerima Kunjungan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, di ruang kerjanya, Senin (24/10/2022).
Menurut dia, kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran merupakan suatu keharusan dilakukan penyelenggara negara, Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Maka dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan anggaran lebih dipertanggungjawabkan.
“Saya sudah koordinasikan dengan pak Sekda agar seluruh OPD siap membantu tugas pemeriksaan dari BPK, ini juga tugas kami, bagaimana kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Mudah mudahan semua bisa berjalan baik dan lancar, khususnya untuk masyarakat kabupaten Lampung Selatan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Freddy Vicky Parluhutan mengatakan, tahapan pemeriksaan tersebut akan dimulai 15 hari ke depan. Terhitung sejak 24 Oktober 2022 hingga 7 November 2022 mendatang.
Dia mengatakan, dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan tersebut Penanggungjawab Tim diemban Yusnadewi, Pengendali Teknis Nataria, kemudian anggota tim Rika Muriani, Nurul Fajriah, Fadilah Raharyo, dan Jesica Nuraini.
“Kami akan melaksanakan pemeriksaan sebagaimana mandat dari Undang Undang, jenisnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun, tujuan pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun 2022 untuk menilai, apakah belanja daerah sudah sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Freddy meminta selama pemeriksaan berlangsung, jajaran Pemerintah Daerah Lampung Selatan bekerjasama dengan baik.
Sehingga, diharapkan pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kami mohon dukungan kepada pak Bupati dan jajaran untuk kelancaran dari pemeriksaan kami, kami membutuhkan data-data, dokumen-dokumen. Kami di BPK juga memiliki nilai-nilai dasar yaitu Integritas, Indepedensi dan Profesionalisme (IIP) mohon dukungannya kita sama-sama menjaga nilai ini dalam menjalankan pemeriksaan ini,” ujarnya.
Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung juga memberikan layanan hotline 0813 6969 4488 yang dapat diakses melalui telepon maupun aplikasi whatsapp.
Layanan hotline BPK Perwakilan Provinsi Lampung tersebut diantaranya untuk melayanai permintaan informasi, pengaduan masyarakat, koordinasi TP goes to MTP, koordinasi APH berjaya, cek status, survey kepuasan layanan informasi. (hen/ari/kmf)
