LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Kepemimpinan Dawam dan Azwar Hadi, pemerintahan Kabupaten Lampung Timur semakin buruk, puncaknya dengan keputusan menonaktifkan ribuan BPJS kesehatan. Masyarakat tak dapat lagi memanfaatkan di antara program unggulan tersebut.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Lampung Timur Menggugat (KLTM), Senin (11/12/2023) kembali menggelar aksi kali kedua, di depan kantor pemerintahan setempat, sebelumnya di lokasi yang sama, KLTM menggelar aksi pertama, Kamis (7/12/2023), aksi itu akan berlangsung tujuh hari.
Fauzi Ahmad dalam orasinya meminta para pimpinan daerah itu, bupati, wakil bupati hingga sekretaris daerah segera meletakan jabatannya. Lantaran dinilai tak becus dalam melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan undang undang dan menyengsarakan masyarakat.
Karut-marutnya sistem penyelenggaraan pemerintahan saat ini, terlebih dalam pengelolaan keuangan, dari tahun anggaran 2021 hingga saat ini bukanya membaik, tapi justru semakin buruk, puncak dari buruknya pemerintahan saat ini dengan menonaktifkan168 ribu BPJS kesehatan masyarakat.
Dinonaktifkannya BPJS yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 tersebut, guna mengurangi beban hutang terhadap BPJS yang hingga kini belum juga terbayarkan, sekira Rp 17 miliar.
Melalui juru bicara KLTM, Fauzi Ahmad meminta para pimpinan daerah itu segera mundur dari jabatannya.
“Kami dari masyarakat meminta Bupati dan Wakil Bupati. Sekda dan Kepala BPKAD agar meletakan jabatannya secara baik-baik. Kami tidak ingin pemimpin yang hanya menyengsarakan masyarakat, masih banyak lagi orang-orang yang mampu memimpin Lampung Timur ini,” ujar Fauzi Ahmad. (fir)
