LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Aksi walk out sekira delapan kepala desa pada Musrenbang di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Senin (13/2/2023) lalu, mengundang reaksi berbagai pihak. Betapa tidak, mereka juga merupakan bagian dari pemerintahan. Tidak layak dan patut, seperti melecehkan pimpinan daerah.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur, Taufik Gani kepada wartaalam.com, Selasa (14/2/2023) mengaku hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tersebut dan mengakui adanya peristiwa di luar kewajaran itu.
“Musyawarah itu dipimpin wakil bupati.
Saya menilai kurang layak dan sangat tidak beretika, wajar apabila Pak Azwar Hadi (wabup, Red) tersinggung dengan sikap delapan kepala desa tersebut. Saat rapat sedang berlangsung dan hasilnya belum dipaparkan, tiba-tiba para kades walk out meninggalkan ruangan secara bersamaan. Dan dari berita-berita saya baca, penyebabnya, pemerintah daerah berbuat tak adil dengan desa mereka, mestinya kan bisa disampaikan dalam rapat itu, bukan bersikap seperti itu, jangan lupa, kades juga merupakan bagian dari pemerintahan,” ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat T mengakui ada ungkapan kekecewaan wakil bupati yang hadir dalam Musrenbang tersebut.
“Kami dari wakil rakyat mengerti perasaan eakil bupati saat itu, yang dengan terang-terangan para kepala desa mempermalukannya bahkan melecehkan dan wajar juga wabup meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan anggaran kepada desa pengelola anggaran negara,” ujarnya.
Diketahui, Senin, di Aula Desa Labuhanratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dipimpin wakil bupati, asisten, staf ahli dan beberapa kepala dinas bersama warga di wilayah Kecamatan Way Jepara menggelar Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan.
Saat acara sedang berlangsung, berdalih tak mendapatkan program pembangunan, delapan kepala desa meninggalkan ruang rapat. (fir)
