LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Jika tak mampu mundur saja dari bupati” demikian orasi koordinator aksi sekira 400 aparatur desa se -Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) yang berunjuk rasa di depan gedung pemerintah daerah setempat, Senin (12/9/2022).
Massa menuntut pemerintah setempat segera melunasi tunggakan gaji perangkat dan insentif dari Anggaran Dana Desa (ADD) TA 2022.
Sebelumnya ramai menjadi sorotan publik, ADD yang di dalamnya terdapat anggaran untuk gaji ribuan perangkat desa beserta tunjangan hingga ketua RT.
Anggaran tersebut tidak direalisasikan terhitung sejak April TA 2022
Dalam orasinya, Ibrahim, sekaligus penanggung jawab aksi (koordinator Red) menyampaikan perihal ketidak mampuan bupati setempat dalam menjalankan roda pemerintahan berjuluk Bumei Tuwah Bepadan, pasalnya, APBD tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
“Ada apa sebetulnya dengan Kabupaten Lampung Timur, itu hutang pemda pada kami perangkat, bayar, kalau tidak mampu mundur saja dari bupati, jangan zolimi kami,” kata Ibrahim dalam orasinya di depan kantor Bupati Lampung Timur.
Menurut dia. Sistem kerja Kabupaten Lampung Timur saat ini timpang, dari berbagai aspek bahkan banyak terjadi isu-isu yang berkembang sangat tidak elok didengar.
“Seharusnya, sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola sistem, alangkah baik dan bijak, jika pemerintah memgayomi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakatnya, bukan sebagai pelindung dan pengayom pada kelompok, serta berpihak kepada kepentingan politik semata demi suatu tujuan pribadi,” ujarnya.
Setidaknya ada tiga tuntutan para perangkat desa, di antaranya :
Agar bupati Lampung Timur melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 02 tahun 2022, tentang Petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).
Segera bayarkan kewajiban SILTAP secara penuh selama enam bulan.
Dan terakhir massa juga meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD).
Permintaan para pendemo agar bupati datang dan menyampaikan tanggapanya atas aksi, tidak terpenuhi.
Tarmizi, asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Lampung Timur, di depan ratusan perangkat fesa mengatakan, saat ini pemerintah daerah beserta DPRD sedang dalam proses pengesahan anggaran perubahan.
“Pemda melalui bupati, wakil bupati, dan sekda, sedang melakukan proses APBD Perubahan, dana itu siap, sedang evaluasi, pasti akan dicairkan,” katanya.
Usai melakukan aksi di depan gedung pengunjuk rasa kembali melanjukan aksinya di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sama dengan sebelumnya sang orator menyampaikan tuntutanya.
Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan Arif di dampingi anggota Dewan lainnya mengatakan, DPRD telah sepakat dianggarkan untuk aparatur pemerintahan desa, secara penuh hinggaDesember 2022.
“Saya, ketua DPRD sekaligus ketua Badan Anggaran, kami telah bahas dan dianggarkan untuk pembayaran aparatur pemerintahan desa tahun 2022. Sudah kami anggarkan semua dan akan dibayarkan lunas semua tahun ini, dan saya akan bertanggungjawab,” kata di hadapan massa aksi. (fir)
