LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) menggelar Pelatihan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tahun 2022.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat setempat Eka Riantinawati membuka kegiatan yang dihadiri beberapa pejabat terkait di lingkungan pemerintah setempat, di Aula Krakatau Kantor Bupati, Rabu (24/8/2022).
Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas PP dan PA, ketua panitia penyelenggara, Sri Handrayani mengatakan, tujuan pelatihan PPRG merupakan upaya meningkatkan pemahaman dalam PPRG.
Dalam kegiatan itu peserta dapat menganalisis perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam aspek pembangunan, katanya.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Eka Riantinawati mengapresiasi terselenggaranya pelatihan tersebut, dengan tujuan memahami persoalan gender dalam mewujudkan persamaan hak antara lelaki dan perempuan.
“Saya mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya pelatihan ini. Kami berharap melalui pelatihan memberikan manfaat yang besar, khususnya bagi para peserta,” ujarnya.
Menurut dia, pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama di masyarakat karena perempuan dan laki-laki menerima manfaat, akses, partisipasi, dan kontrol yang sama dalam pembangunan.
Selain itu keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender dapat memperkuat kehidupan sosial budaya, politik, dan ekonomi suatu bangsa, tanpa ada perbedaan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki di dalamnya, persamaan gender tersebut bersifat dinamis dan harus diakui eksistensinya pada setiap sisi kehidupan, tuturnya.
Dalam upaya meningkatkan peran, kedudukan dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan satu strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, katanya.
Dipandang perlu melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan, ujarnya.
“Saya minta untuk para kasubbag perencanaan dapat menyusun program dan kegiatan yang mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan,” katanya. (hen/amar/kmf)
