LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto menerima audiensi Pos Indonesia Indonesia Cabang Utama Bandar Lampung, di ruang kerjanya, Selasa, (1/3/2022).
Hadir mendampingi bupati, Sekretaris Daerah Lampung Selatan Thamrin, Asisten Administrasi Umum (Adum) Badruzzaman, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhadi, serta Kepala Dinas Sosial Martoni Sani.
Risdayati, eksekutif general manajer Kantor Pos Cabang Utama Bandar Lampung menjelaskan, PT. Pos Indonesia secara garis besar melayani dua hal yaitu bisnis kurir dan bisnis logistik, bisnis kurir seperti pengiriman surat-surat atau dokumen penting dan untuk logistik seperti pengiriman barang-barang dalam jumlah besar.
“Kedua layanan tersebut mencakup layanan pengiriman dalam negeri dan luar negeri, dan di Lampung Selatan masih banyak UMKM dan industri melakukan pengiriman melalui jasa tersebut dan kami ingin berkontribusi dan menggandeng UMKM untuk layanan tersebut,” ujarnya.
Bisnis berikutnya yang dimiliki PT Pos Indonesia, bisnis jasa keuangan yang sudah familiar sejak dulu seperti weselpos hingga saat ini masih konsisten, namun pihaknya melakukan inovasi bukan hanya wesel cash to cash tetapi juga dapat dikirim langsung ke rekening dengan cara datang ke Kantor Pos menyetorkan cash kemudian dikirim ke rekening tujuan pihak PT. Pos Indonesia.
“Layanan berikutnya, penyerahan Bantuan Sosial Sembako Tunai (BSST) saat ini kami PT. POS Indonesia mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan sosial untuk Lampung sekira 90.000 penerima bantuan,” katanya.”
“Kami PT. POS Indonesia menjalankan amanat tersebut dan untuk diketahui kami ditargetkan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyelesaikan di tanggal 5 Maret 2022 dengan progres 100%. Terkait hal itu kami memohon dukungan pemerintah daerah agar kami menyelesaikan amanah langsung dari bapak Presiden,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto meminta, dalam masa pandemi saat ini pola pembagian bantuan kepada warga diatur baik serta dijadwalkan agar tidak terjadi penumpukan.
Dalam proses pengambilan per penerima bantuan diperhitungkan waktunya, sehingga jadwal yang ditentukan selesai tepat waktu dan tidak menimbulkan masalah seperti penumpukan penerima bantuan, proses yang lama sehingga menjadi pemberitaan yang seolah pemerintah daerah tidak perhatian dengan hal tersebut, katanya.
Dia meminta teknis pelayanan ditingkatkan efektif dan efesien, mempercepat proses sehingga penerima bantuan terlayani dengan baik.
“Sekali lagi, saya berpesan untuk teknis pelayanan penyaluran dana bantuan diatur lebih baik, agar tidak terjadi kerumunan dan penerima bantuan terlayani dengan baik dengan proses yang tidak berbelit dan cepat,” tuturnya.(tim/kmf)
