Jakarta, WARTAALAM.COM — Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan tidak ada “bulan madu” bagi menteri-menteri bidang ekonomi kabinet mendatang karena pemerintah perlu segera mengambil kebijakan jangka pendek agar Indonesia mampu terhindar dari krisis.
“Tidak ada ‘bulan madu’. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit untuk bangkit,” kata Iwantono di Jakarta, Senin.
Iwantono mengatakan ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.
Saat ini, katanya, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan. Langkah-langkah ekonomi satu tahun mendatang akan sangat menentukan ekonomi selanjutnya. Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar dari krisis. Namun sebaliknya, jika tidak maka akan terpuruk.
Iwantono meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih menteri-menteri bidang ekonomi yang harus belajar lagi.
“Namun, bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia,” katanya.
Ia mengatakan, menteri-menteri dari milenial hendaknya tidak ditempatkan ke bidang-bidang yang memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi, karena dikhawatirkan mereka harus belajar terlebih dahulu. “Padahal kita memerlukan langkah cepat,” katanya.
Selain itu, Iwantono juga mengharapkan penggabungan atau pemisahan kementerian harus dilakukan dengan hati-hati atau lebih baik jangan dilakukan terlebih dahulu.
Jangan sampai, katanya, menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga.
Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet mendatang, Iwantono mengatakan, pertama perlu melonggarkan sektor moneter.
Kedua, dalam bidang fiskal, harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang benar-benar memerlukan dan berdampak ekonomi.
Ketiga, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti melonggarkan perizinan. Kemudian memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi.
Berlawanan
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta meminta para menteri ekonomi di Kabinet Jokowi Jilid II tak buru-buru mengeluarkan kebijakan untuk mencari panggung dalam 100 hari kerjanya. Tutum mengingat, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kebijakan menteri anyar, khususnya di sektor perdagangan, kerap membuat pengusaha repot.
“Kami ingat 5 tahun lalu, salah satu menteri mengeluarkan kebijakan di sektor perdagangan dalam negeri yang sifatnya populis untuk mencuri perhatian Presiden. Tapi kebijakan itu malah mengganggu industri,” ujar Tutum dilansir dari Tempo pada Senin, 21 Oktober 2019.
Tutum menginginkan kebijakan yang diambil dari masing-masing kementerian dipikirkan dengan matang dan melibatkan pelaku usaha untuk didiskusikan bersama. Ia juga mengimbau menteri-menteri di kluster ekonomi tak egois mementingkan kelompoknya dalam membuat aturan.
Ihwal sosok menteri yang diharapkan pengusaha, Tutum berujar bukan masalah bila Presiden memilih tokoh-tokoh yang berlatar belakang partai.
“Karena tidak pas juga kalau kita bilang orang partai tak layak jadi pemimpin di kementerian,” ujar dia.
Namun, seumpama kementerian ekonomi dipimpin orang partai, pengusaha meminta Presiden benar-benar mengawasi kinerja menterinya. Sebab, ia mensinyalir menteri-menteri dari partai akan terlibat konflik internal. Misalnya mencari pendanaan partai dari program-program kementerian dan lembaga.
“Kalau sudah jadi menteri harus berlaku profesional,” kata Tutum.
Presiden Jokowi dan waklinya, Ma’ruf Amin, telah mengucapkan sumpah jabatan kemarin, 20 Oktober 2019. Untuk mendukung kinerjanya, Jokowi berjanji akan segera mengumumkan jajaran menteri dalam waktu dekat.
Hingga Senin pagi, nama-nama menteri di jajaran Kabinet Jokowi Jilid II masih menjadi misteri.
Menteri lama yang disebut bakal lanjut di Kabinet Jokowi Jilid II mendatang ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (dbs)
