LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), di Aula Sebesi, Gedung PKK setempat, Kamis (23/11/2023).
Kegiatan yang melibatkan Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung menghadirkan narasumber, seperti AKBP Fadzrya Ambar dari kepolisian Provinsi Lampung, Anang Permana dari Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, Fhata Z’af Al’Ali dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dan Rustam dari Badan Pertanahan Nasional Wilayah Lampung.
Penyuluhan diikuti 400 peserta yang terdiri dari unsur ASN, perangkat desa, para pelajar dari SMK dan pondok pesantren.
Kegiatan dibuka gubernur Lampung diwakili Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung Andi Irwan.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yani Munawarti berharap kegiatan itu menambah pemahaman, pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
Yani mengatakan, hukum semakin berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini menjadikan seluruh lapisan masyarakat semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas.
“Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang ditumbuhi permasalahan hukum yang memerlukan penyelesaian dengan tepat. Ini sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk memahami informasi terkait permasalahan dan penegakan hukum sehingga masyarakat akan lebih cerdas dalam menghadapi permasalahan hukum yang terjadi,” kata Yani.
Sementara itu, Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setdaprov Lampung Andi Irwan, penyuluhan hukum tidak hanya berfokus pada permasalahan hukum di kabupaten. Tetapi, juga terhadap permasalahan hukum yang terjadi di pedesaan.
Dengan terselenggaranya penyuluhan hukum terpadu diharapkan lebih mencerdaskan masyarakat pedesaan di bidang hukum.
“Penyuluhan hukum terpadu merupakan upaya penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua unsur terkait harus berisinergi dan mendukung program dalam membangun Lampung,” ujarnya. (amar/kmf)
