ACEH BARAT, WARTAALAM.COM – Ketua Komisi II DPRD Aceh Barat, Mawardi Basyah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meninjau jembatan darurat yang menghubungkan antara Gampong Rangkileh dan Gampong Pulo Cot Amuen.
Gampong Pulo, kawasan sentra penghasil pertanian dan perkebunan.
Menurut Geuchik (kepala desa) Rangkileh Umar Dani luas lahan pertanian dan perkebunan warga secara keseluruhan sekira 100 hektare.
Pernyataan itu diperkuat sumber lain berdasarkan seorang tokoh setempat Amin Dolai.
Razali Pulo, selaku orang yang lahir dan dibesarkan bahkan pernah menetap bersama keluarga kecewa melihat kondisi jembatan yang sampai saat ini belum pernah mendapat perhatian.
“Sampai saya dan keluarga hengkang ke Gampong Paya Lumpat, sarana penghubung dari masa ke masa tidak pernah dibangun pemerintah,” katanya.
Warga selalu mengandalkan jembatan bambu yang cepat lapuk.
“Saya pernah mengusulkan kepada pemerintah sebelumnya terkait pembangunan jembatan tersebut namun, ironis sampai saat ini pembangunan sarana penghubung belum ada tanda-tanda akan dibangun,” katanya.
Sementara sejumlah petani yang sering menggunakan jasa jembatan darurat menggantungkan harapan kepada Pj Bupati Aceh Barat Mahdi Efendi segera memerintahkan Dinas PUPR merealisasikan pembangunan jembatan tersebut.
“Tolonglah kami dan semua petani, bangun jembatan,” kata Darwis, pemilik lahan pertanian di Gampong Pulo kCot Amuen
Mawardi Basyah yang juga tokoh Samatiga dan IKASA Meulaboh merespon positif setiap masukkan dan keluhan warga.
Dia berjanji akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga ke tingkat lebih tinggi.
Walaupun bukan daerah pemilihannya, dia merasa Samatiga bahagian tak terpisahkan dalam hidupnya dan sebagian tanggung jawabnya.
Dia akan kembali meneruskan informasi itu kepada pihak -pihak terkait.
“Bagaimana kita meningkatkan UMKM sementara fasilitas publik kurang kita perhatikan,” ujarnya.
Ketua Pembangunan Samatiga T. Ali melalui Sektaris Umum Forbangsa (Forum Pembangunan Samatiga) Suandi dihubungi via WhatsApp mengatakan, dia tidak henti-hentinya mendorong pemerintah daerah agar sering turun ke lapangan untuk melihat langsung berbagai persoalan warga.
“Mari kita jadikan warga sebagai basis informasi pembangunan masyarakat Aceh Barat ke depan,” katanya.(muh)
