BANDAR LAMPUNG, WARTAALAM.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melakukan digitalisasi kartu tani guna mempermudah pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) bagi petani yang ada di daerah itu.
“Program e-KPB (Kartu Petani Berjaya) merupakan bentuk digital dari kartu tani yang sebelumnya. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, di Bandarlampung, Lampung, Rabu (2/11/2022).
Ia mengatakan, dengan adanya transformasi digital kartu tani tersebut juga menjadi upaya mempermudah pengajuan KUR, hingga pelaksanaan berbagai layanan untuk memperoleh sarana penunjang pertanian seperti benih, pupuk dan alat pertanian bagi petani secara daring.
Dengan e-KPB bisa mendekatkan petani pada akses permodalan yang tidak rumit karena bisa diakses di mana saja dengan kondisi apa saja, sebab online, sehingga produktivitas pertanian tetap terjaga, katanya.
Dia mengharapkan, di daerahnya tahun depan tidak ada satu petani pun yang tidak dapat menggunakan akses digital. Dan bagi yang sudah bisa mengakses kartu tani digital dapat mengajari petani lainnya.
Lampung sebagai lokomotif pertanian, maka harus mampu menjaga kesejahteraan rakyat melalui berbagai hasil pertanian yang diusahakan. Seperti hasil kehutanan, hasil pertanian, hasil peternakan, dan perikanan, dan diharapkan juga bisa menopang konsumsi secara lokal hingga nasional, ujarnya.
Menurut dia, bupati dan wali kota diminta memberikan sosialisasi, dan melakukan pengawasan penggunaan kartu tani guna memaksimalkan fungsi kartu tani bagi membangun kesejahteraan masyarakat dan petani.
“Kartu tani identitas bagi petani, sedangkan petani itu harapan kita dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kuatnya sektor pertanian adalah jadi bentuk kebangkitan Lampung di masa mendatang. Jadi, harus didorong dari peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui digitalisasi, kemudahan akses permodalan, dan mudah mendapat sarana pertanian,” katanya. .
Melalui KPB di Lampung telah ada penyaluran KUR Rp408,8 miliar, melalui BRI Rp5,5 triliun, Bank Mandiri Rp48,6 miliar, dan Bank Lampung Rp311,1 miliar. (*)
