LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Pemkab Lamsel) mengikuti Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022 yang diselenggarakan secara virtual.
Rakornas yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama dengan sejumlah Kementerian RI seperti Kementerian Sosial, Kemenaker, Kemendes tersebut, diikuti oleh jajaran pejabat Pemkab Lampung Selatan melalui aplikasi zoom meeting dari Aula Krakatau kantor bupati setempat, Senin (5/9/2022).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya, meminta para kepala daerah di Indonesia untuk melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengendalikan inflasi yang terjadi di daerah.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh kepala daerah, katanya.
Dia mengatakan, kenaikan BBM bersubsidi berdampak pada semua sektor kehidupan. Sehingga pengendalian inflasi harus dijadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid 19.
Pemerintah daerah menyiapkan bantuan sosial bagi masyarakat guna mengantisipasi dampak yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, katanya.
Menurut Mendagri, solusi penanganan inflasi dibutuhkan dukungan dan langkah-langkah strategis dari seluruh instansi pusat hingga daerah.
“Solusi pengendalian inflasi yang bisa kita lakukan bersama di antaranya, jangan membuat masyarakat panik upayakan masyarakat agar tetap tenang. Aktifkan satgas pangan, satgas pangan di daerah memiliki tugas melaporkan harga dan ketersediaan komoditas untuk dilaporkan kepada kepala daerah selanjutnya secara berjenjang dilaporkan kepada Kemendagri,” ujarnya.
BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antardaerah, intensifkan jaring pengaman sosial, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, provinsi umumkan angka inflasi hingga kabupaten/kota setiap bulan, katanya.
Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan, Pemerintah akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai macam kenaikan harga di tengah ancaman krisis global.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah memberikan bantuan sosial Rp150 ribu yang dibayarkan empat kali kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat, ujar Mensos Tri Rismaharini. (hen/amar/kmf)
