LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Eka Riantinawati menghadiri Forum Nasional Stunting secara virtual melalui zoom meeting di Aula Krakatau Kantor Bupati, Selasa (14/12/2021)
Hasto Wardoyo selaku ketua Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengatakan, snak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan/perkembangan maksimal sebagaimana anak di usia mereka sehingga tidak hanya fisik atau antropometri yang tidak bisa mencapai optimal akan tetapi kemampuan intelektualnya juga di bawah rata-rata. Mereka akan sulit untuk bersaing.
Stunting merupakan hasil dari buruknya status nutrisi anak sejak dalam kandungan, sejak awal kehidupan, sejak bertemunya sperma dan telur awal konsepsi, tuturnya.
Hasto mengatakan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan glStunting memberikan amanah dan kepercayaan kepada BKKBN untuk menjadi ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting tingkat pusat maka kolaborasi kerjasama konvergensi antarkementerian lembaga dan juga dari pusat hingga ke desa sangat diperlukan.
“Kami sangat memahami dinamika lingkungan yang sangat strategis yang membutuhkan penajaman program dan juga kegiatan agar lebih berhasil guna tentu mempertimbangkan waktu yang terasa sangat pendek untuk menuju tahun 2024 dengan target 14%,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan saat ini satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting dan itu tidak hanya persoalan bangsa di masa sekarang saja melainkan persoalan di masa depan .
“Bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas di tahun 2045 kalau modal dasarnya, anak-anak bangsa mengalami stunting tergantung perkembangan kognitif dan kesehatannya,” kata Wapres.
Ma’ruf mengatakan, percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat semua tidak hanya di tingkat pusat, upaya pemerintah daerah, bupati, dan wali kota dari 514 kabupaten’ kota telah menandatangani komitmen bersama melakukan percepatan penurunan stunting di daerah harus tetap dijaga dan betul-betul dibuktikan pelaksanaannya.
“Saya menekankan pemerintah harus sangat serius dalam penurunan stunting serta berkomitmen dalam pelaksanaannya,” kata dia.
Wakil Presiden mengatakan, pada 22 Desember tahun lalu presiden telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting, supstansinya mengadopsi strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018-2024.
“Target kita sangat jelas. Kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14% tahun 2024 pada 2030 sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) kita harap prevelesi stunting sudah 0 di negara kita,” katanya.
Dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi intervensi pendanaan serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.
“Saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya didukung dengan sumber daya yang mencukupi dan dipastikan setiap intervensi yang diperlukan sampai hingga ke tingkat keluarga,” katanya.
Ma’ruf berharap kolaborasi kerja berbagai pihak yang menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antarprogram hingga ke tingkat desa.
Untuk upaya itu tidak bisa hanya dilakukan suatu lembaga atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja membutuhkan keterlibatan semua termasuk pemerintah daerah, desa, akademisi media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan, tuturnya. (hen/rif/kmf)
