BANDAR LAMPUNG – WARTAALAM.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Bandar Lampung menyatakan, adanya aparatur sipil negara (ASN) di kota itu yang menerima bantuan sosial tunai (BST) merupakan data langsung dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Nama-nama penerima BST langsung dari Kementerian, sehingga kami pun belum tahu ASN mana saja yang menerima BST tersebut,” kata Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandarlampung, Santoso Adhy, di Bandar Lampung, Selasa (23/11/2021).
Dia mengakui, ada sejumlah pegawai yang sedang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait persoalan ini namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan datanya.
“Ya, ASN tidak boleh dapat BST. Biasanya nanti data DTKS langsung dihapuskan dari penerima bantuan, dari kejadian ini ke depan kami akan turun lapangan mendata kembali siapa-siapa saja PNS akan langsung dicoret dan dihapuskan dari data penerima bantuan,” ujarnya.
Menurutnya, kemungkinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) penerima bantuan sosial tunai tersebut masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggunakan data dari BPS tahun 2011 yang diperbaiki tahun 2015.
“Sehingga, data yang diambil untuk penyaluran BST dari data yang diambil BPS tahun 2015 lalu. Nah, mungkin pada waktu itu (ASN, red), dia belum bekerja kemudian keluar namanya dapat BST, setelah itu barulah yang bersangkutan diterima pegawai,” kata dia.
Ia mengatakan, Dinsos baru bisa mengusulkan data untuk masuk DTKS tahun 2017 namun itu pun yang menentukan warga menerima bantuan tetap di kementerian.
“Jadi kita pun hanya bisa mengusulkan yang menentukan itu di pusat. Sehingga tidak semua yang kita usulkan itu dapat menerima bantuan atau masuk DTKS,” kata dia.
Dia mengatakan, pendataan warga untuk menerima manfaat bantuan sosial ataupun masuk ke dalam DTKS dilakukan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang diberi kewenangan langsung Kemensos.
Jadi TKSK ini lah yang mendata masyarakat, kemudian mengajukan ke Dinsos untuk di input atau diajukan menjadi DTKS dan yang verifikasi Kemensos. Syarat-syarat pendataan itu meliputi fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat keterangan tidak mampu dari RT dan Kelurahan, serta rekening listrik, kata dia. (*)
