Bogor, WARTALAM.COM – Pemerintah selama lima tahun ke depan masih memprioritaskan ekspor komoditas udang segar terutama ke Amerika Serikat, Eropa, dan India, dengan menaikkan target volume ekspor sampai 250 persen.
“Pemerintah menargetkan ekspor udang segar menjadi 493.000 ton,” kata Direktur Jenderal Perairan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Slamet Soebjakto pada seminar “Peningkatan Produktivitas, Efisiensi, dan Daya Saing Budi Daya Vaname yang Berkelanjutan” di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu.
Menurut dia, perlu dilakukan peningkatan produksi udang menjadi lebih maksimal.
“Karena itu, saya mengapresiasi kegiatan seminar nasional soal peningkatan produksi udang yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Budi Daya Pertanian IPB ini,” katanya.
Ia mengatakan pemilihan tema soal udang sangat tepat karena sejalan dengan program prioritas pemerintah yang masih mengutamakan ekspor komoditas udang hingga lima tahun ke depan. Ada tiga jenis udang yang utama dibudidayakan, yakni udang windu, udang vaname, dan udang marguensis.
“Presiden RI Jokowi sudah menerbitkan inpres (instruksi presiden) untuk membangun renstra hasil produksi perikanan, dengan memprioritaskan komoditas udang dan ikan tuna,” katanya.
Menurut dia, soal ekspor udang ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, karena harus dikembangkan. Karena itu, kata dia, pada seminar ini menampung masukan, usulan, serta pengalaman tentang budi daya udang dan daya saingnya.
Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan budi daya udang masih jadi primadona dengan sasaran ekspor udang ke sejumlah negara.
Menurut dia, untuk peningkatan hasil budi daya udang dan volume ekspor, dirinya mengusulkan tiga hal yakni, kerangka riset, implementasi, dan regulasi.
“Pada kerangka riset, Indonesia harus terus melakukan riset pembuatan indukan, sehingga tidak tergantung lagi dengan negara lain. Udang vaname itu bukan varietas asli Indonesia,” katanya.
Selanjutnya, ia mengusulkan pemerintah dapat cepat mengikuti perkembangan zaman.
“Pada era perkembangan teknologi digital saat ini, maka pemerintah juga harus membuat regulasi yang sejalan dengan perkembangan digital,” katanya. (ant)
