WARTAALAM.COM, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memulai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru pertengahan 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek pembangunan tersebut dibagi dalam tiga pembabakan waktu.
“Kan kami mulai (pembangunan) paling cepat semester kedua. Tahap pertama kami buat masterplan dan desain kawasan,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2019.
Perancangan masterplan dan desain kawasan ditargetkan kelar pada 2020 sehingga pemerintah dapat berfokus mengerjakan pembangunan tahap selanjutnya. Adapun pada tahap kedua, pemerintah akan membangun infrastruktur dasar.
Pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota baru ini meliputi jalan, drainase, embung, air bersih, dan kebutuhan hidup lainnya. Basuki mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut akan menggunakan mekanisme design-and-build.
Peletakan batu pertama akan dicanangkan pada pertengahan tahun 2020. Kemudian, mengancik semester kedua, pemerintah bakal membangun perumahan aparatur sipil negara atau ASN dan gedung-gedung perkantoran. Kementerian PUPR memasang target pembangunan dua kebutuhan pelaksana negara ini kelar pada 2024.
Saat ini, Kementerian PUPR telah menghitung pembangunan infrastruktur dasar membutuhkan uang muka senilai Rp 865 miliar. Dari total dana tersebut, Rp 500 milar di antaranya untuk uang muka jalan dan jembatan yang meliputi jalan nasional non-tol.
Sedangkan Rp 175 miliar lainnya untuk uang muka pengembangunan sumber daya air yang meliputi penyediaan air baku, pembangunan bendungan dan embung, serta pegendalian banjir dan drainase. Selanjutnya, Rp 190 miliar dialokasikan untuk uang muka proyek pengadaan permukiman di ibu kota baru.
Dari jumlah itu, Rp 100 miliar di antaranya digunakan untuk uang muka pembangunan sarana/prasarana utilitas bawah tanah, drainase, dan sarana/prasarana umum di atas lahan seluas 2.000 hektare. Lantas, 90 milar sisanya untuk konsultan urban desain, rencana tata bangunan dan lingkungan, desain kontrol, dan desain dasar perumahan untuk ASN.
Pemerintah memprediksi pembangunan ibu kota baru bakal membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun. Dari total kebutuhan investasi itu, sebanyak 19,2 persen anggaran akan menyedot APBN. Sedangkan 54,6 persen pembiayaan lainnya dikerjasamakan dengan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta 26,2 persen sisanya akan didanai oleh swasta. (*)
