Jakarta, WARTAALAM.COM – Presiden RI Joko Widodo menyatakan telah selesai menyusun kabinet pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Namun Presiden menyebut masih terbuka untuk mempertimbangkan perubahan susunan kabinet di detik-detik terakhir pengumuman jajaran pembantunya.
“Sudah (rampung susun kabinet),” kata Jokowi kepada wartawan, Senin (14/10).
Jokowi tak membeberkan nama-nama yang telah ia pilih untuk menduduki kursi menteri dan lembaga negara lain untuk lima tahun ke depan.
“Mungkin bisa hari yang sama dengan pelantikan mungkin sehari setelah pelantikan. Insya Allah semuanya sudah kita siapkan,” ujarnya.
Jokowi menambahkan, “Mungkin ada beberapa pertimbangan, masih bisa,” kata Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu tak menampik kemungkinan perubahan sejumlah nama dalam kabinetnya itu terkait pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pekan lalu.
“Iya (setelah pertemuan dengan Pak SBY),” ujar Jokowi.
Jokowi pada pekan lalu aktif menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua partai yang berseberangan dengannya pada Pemilu 2019.
Pada Kamis, 10 Oktober lalu, Jokowi menjamu Ketua Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan itu ialah terkait kemungkinan Partai Demokrat gabung ke dalam koalisi pemerintahan. Akan tetapi, Jokowi mengklaim belum mengambil keputusan.
Sementara itu politikus Demokrat Andi Arief menyebut Demokrat akan mendukung Jokowi selama lima tahun ke depan, dengan atau tanpa mendapat jatah kursi menteri.
Sehari setelah bertemu SBY, Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Gerindra Prabowo Subianto. Usai pertemuan Prabowo mengatakan Gerindra bakal menjadi penyeimbang jika tidak masuk dalam kabinet Presiden Jokowi periode kedua. Menurutnya, di Indonesia tak ada oposisi, hanya ada penyeimbang.
“Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal di luar sebagai check and balance, sebagai penyeimbang. Kan, kita di Indonesia enggak ada oposisi. Tetap kita merah putih di atas segala hal, kita akan berperan,” kata Prabowo.
KPK Tak Dilibatkan
Di lain sisi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyebut pihaknya tak dilibatkan dalam pembahasan susunan kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
“Kami tidak diikutkan, tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas tidak tercela. Kami berharap [Jokowi] memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan,” ucap dia, di Jakarta, Senin (14/10).
Namun, kata dia, lembaganya siap memberikan masukan jika dimintai untuk menelusuri rekam jejak calon menteri jelang pelantikan presiden.
“Itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak,” ujar Syarif.
Sebelumnya, K.H. Ma’ruf Amin yang terpilih sebagai wakil presiden periode 2019-2024 pada Pemilu 2019 mengatakan bahwa penyusunan struktur kabinet masih dalam penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan.
“[Kabinet] sekarang masih disempurnakan-disempurnakan,” ujar Ma’ruf di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10).
Pada 2014, Jokowi sempat meminta pertimbangan KPK dalam hal rekam jejak calon menterinya. Namun, Jokowi mulai tak meminta pandangan KPK terkait pejabat setingkat menteri saat mencalonkan Budi Gunawan sebagai Kapolri di DPR pada 2015.
Sejauh ini, terdapat dua menteri kabinet Jokowi yang sudah berstatus tersangka atau lebih dalam kasus korupsi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. (*)
