LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Thamrin, menerima kunjungan silaturahmi tim Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), di ruang kerja Sekda, Kantor Bupati setempat, Kamis (8/10/2022).
Kunjungan tim KemenPAN-RB yang dipimpin Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Insklusif Novia Andrina, dalam rangka peninjauan dan pendampingan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten setempat yang rencananya beroperasi Januari 2023.
Menurut Thamrin, pembangunan MPP saat ini hampir mencapai 100 prosen.
Apabila dilihat dari jumlah penduduk serta geografis, wilayah yang terletak di ujung Sumatera memerlukan MPP untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“MPP di Kabupaten Lampung Selatan tinggal finishing. Jumlah penduduk 1.071.727 jiwa, betul-betul membutuhkan pelayanan prima. Letak MPP strategis dan ditunjang dengan Jalan Tol, jaraknya sekitar 20 meter. Jadi nanti dari ujung utara bisa ditempuh maksimal 1 jam untuk mendapat pelayanan,” ujarnya.
Dia mengatakan, MPP tersebut akan terdapat 260 pelayanan, terdiri 17 perangkat daerah dan 12 instansi vertikal. Sesuai arahan KemenPAN-RB terkait standarisasi pembentukan MPP.
Sementara, Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Insklusif Novia Andrina mengatakan, penyelenggaraan MPP di kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 yang telah ditetapkan 15 September 2021.
Hingga saat ini penyebaran MPP di Indonesia telah mencapai 103, terbanyak terdapat di Pulau Jawa sekira 58, Pulau Sulawesi (13), Pulau Kalimantan (13), Pulau Sumatera (15) serta Pulau Bali dan Nusa Tenggara (4).
Tujuan penyelenggaraan pelayanan terintegrasi, kata dia, membangun budaya kerja yang harmonis serta mendorong peningkatan sistem pelayanan teknologi informasi, seperti melalui survei kepuasan masyarakat (SKM), antrian online, informasi layanan, dan tracking layanan.(hen/kmf)
