Lampung Selatan, wartaalam.com–Ramai pemberitaan terkait dugaan temuan Rp 2 milliar Belanja Koran pada Dinas Kominfo Lampung Selatan dan dugaan pungli penebusan sertifikat PAUD di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang terkesan tendensius dan mengarah ke fitnah.
Menanggapi pemberitaan yang tayang di sejumlah media online itu, Dadan Hutari, aktivis senior di Kabupaten Lampung Selatan bersuara.
“Kalau melihat beritanya, terlalu tendensius dan seakan mengarah kepada penggiringan opini publik yang dapat menyesatkan. Saya sarankan jangan ada lagi pemberitaan yang demikian,” ujar pria yang akrab disapa Dadan, dalam keterangnnya, Rabu (10/7/2024).
Dadan mengatakan, suatu berita wajib mengandung unsur 5W + 1 H, tidak menghakimi serta menggiring opini sesuai kehendak penulisnya.
Selain itu, kata dia, yang lebih fatal tak jarang penulis menyerang individu hingga pembunuhan karakter pejabat.
“Jika kita sepakat pers (media) merupakan mitra pemerintah. Jangan sampai membabi buta, itu berbahaya dan tidak mencerminkan seorang jurnalis yang profesional dan taat Undang Undang Pokok Pers dan Kode Etik jurnalistik,” kata mantan Aktivis KNPI.
Dia mengimbau kepada seluruh media mainstream, baik online maupun cetak dan elektronik selalu menjunjung tinggi kode etik profesi jurnalis, serta penyajian suatu berita tidak bersifat tendensius.
“Saya mengingatkan teman-teman jurnalis jangan menulis berita yang mengarah pada fitnah dan hanya bermodal kata ‘diduga’. Karena tidak ada hak imunitas hukum bagi siapapun yang melakukan fitnah,” katanya.
Sementara Ketua LPKSM-GML Lampung Selatan, Husni Piliang atau yang akrab disapa Bung Husni ketika diminta tanggapannya tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Dadan.
Husni mengimbau para jurnalis mentaati Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebelum merilis sebuah berita.
“Menulis sebuah kritik pejabat sah-sah saja dan itu di antara tugas wartawan. Namun jangan sampai menjudge membangun narasi yang cenderung menyudutkan seseorang, apalalagi mengarah ke fitnah. Ini tidak baik dalam membangun ekosistem pers yang sehat dan profesional,” ujarnya. (*)
