LAMPUNG SELATAN, WARTAALAM.COM – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024. Kali ini di Way Sulan, Senin (6/2/2023).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kecamatan Way Sulan, Desa Karang Pucung itu menjadi lokasi ke-8 Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2023.
Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto meminta kepada para camat dan kepala desa membuat program-program yang berfokus pada pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur.
Sebab, menurut dia, hal yang bisa dilakukan untuk mendorong terjadinya pemulihan ekonomi, mengoptimalkan potensi masing-masing desa, baik dari sektor pariwsiata maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Kita ngak harus punya pantai, laut, gunung. Bagaimana kita desain mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar kita, kepedulian kita untuk kesejahteraan masyarakat. Maka visi misi harus selaras. Ketika visi misi selaras antara kecamatan dan kabupaten, jalannya enak satu arah,” katanya.
Dia mengatakan, perekonomian dunia tidak stabil diakibatkan pandemi Covid-19 serta inflasi di beberapa negara. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan akan terjadi tingkat kemiskinan ekstrem.
“Dalam situasi Covid-19, pertumbuhan ekonomi hancur, pendapatan masyarakat hancur. Inilah keadaan bangsa pada saat itu, dimana ini terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Setelah mengalami situasi krisis ini bagaimana kita terus bangkit. Saya selalu katakan gali potensi daerah, ini penting, jadi pak kades harus melihat potensi desanya,” katanya.
Sementara, Camat setempat Munir mengatakan, Way Sulan memiliki luas wilayah 4.529,6 hektare terbagi menjadi 8 desa dengan jumlah penduduk 24.258 jiwa.
Menurut dia, program pembangunan Kecamatan Way Sulan tshun 2024 diprioritaskan kepada infrastruktur jalan poros penghubung antara Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Kalianda.
Selain itu, dirinya ingin mengupayakan kesejahtraan masyarakat melalui program bedah rumah tingkat desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma).
“Kami mengupayakan satu desa satu rumah, mudah-mudahan tahun 2024 bisa terealisasi 8 rumah di 8 desa ini. Kami juga ingin membuat organisasi yang akan membantu pengelolaan BUMDesma. Mudah-mudahan dengan demikian dapat dikelola ke depannya. Sehingga Bumdesma ini dapat maju, dapat meningkatkan dan membantu masyarakat,” ujarnya. (amar/kmf)
