LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM – Mempertanyakan laporan dugaan korupsi Dana Desa (DD) Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, puluhan warga dan tokoh masyarakat datangi Inspektorat dan kantor Bupati Lampung Timur.
Kedatangan warga Senin (28/11/2022) diterima Tabrani Hasyim Sekretaris dan Surip Inspektur Pembantu (Irban) V di
ruang Aula Atas, Inspektorat.
Kepada awak media, mewakili masyarakat yang datang, Albertus Sumardianto, tokoh masyarakat mengatakan, sejak 2020, puluhan masyarakat Desa Braja Sakti telah diperiksa, baik dari Kepolisian Resort (Polres) Lampung Timur maupun Inspektorat.
“Kasian masyarakat sudah capek juga diperiksa, sekira 60 orang ada yang diperiksa sampai 8 kali, tapi sampai sekarang kami masyarakat belum juga mengetahui informasi, sudah sejauh mana tindak lanjutnya, kami mewakili masyarakat desa datang ke pemda dan Inspektorat, untuk meminta konfirmasi perkembangan dugaan korupsi DD tahun 2019 Desa Braja Sakti,” ujar mantan PJ kepala desa dan sekdes itu kepada para awak media.
Pada kesempatan sama, mantan Ketua BPD Braja Sakti, Suparmanto, menyampaikan, informasi dari pihak kepolisian, perihal proses penyelidikan DD Braja Sakti Tahun Anggaran 2019 telah dilimpahkan ke Inspektorat Lampung Timur.
“Kami meminta konfirmasi dengan Inspektorat hari ini (Senin 20/11/22),” katanya.
Tabrani Hasyim, sekretaris didampingi Inspektur Pembantu (Irban) V Inspektorat Lampung Timur, perihal tindak lanjut pemeriksaan DD Braja Sakti Tahun Anggaran 2019 telah selesai, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pun telah dikembalikan ke pihak Polres.
“Inspektorat telah melakukan pemeriksaan dan audit keuangan negara, pada program DD Braja Sakti, dan hasilnya juga telah kami kembalikan ke pihak Polres, bahkan Polres pun kembali meminta Inspektorat melalui Irban V dapat melakukan audit khusus atas realisasi DD Braja Sakti,” ujarnya di hadapaan puluhan warga.
Menguatkan pernyataan sekretarisnya, Surip Irban V juga menyampaikan hal serupa.
“Betul bahwa Polres telah melimpahkan ke Inspektorat, dan kali ini Polres melakukan permintaan khusus untuk Audit Investigasi, dan sudah kami lakukan, hasilnya memang benar ada indikasi merugikan keuangan negara, tapi tidak boleh kami buka disini materi pemeriksaanya, dan saat ini kami sedang menunggu pengantar dari pimpinan atau bupati Lampung Timur,” kata Surip.
Untuk memperjelas proses tersebut segera ditindak lanjuti, puluhan warga ngeluruk ke gedung Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, berharap bertemu dengan Dawam Rahardjo, (bupati, Red) sayangnya, bupati atau sekretaris daerah setempat sedang tidak berada di tempat. (fir)
