YOGYAKARTA, WARTAALAM.COM – Lampung Selatan menjadi kabupaten yang diundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB) pada Grand Launching dan penandatanganan komitmen bersama pelaksanaan reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pada pemerintah daerah.
Acara yang dilaksanakan Jumat (21/10/ 2022) di Balai Senat Universitas Gajahmada itu, dihadiri Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan, Aryan Saruhian.
Dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi, terdapat 11 provinsi dan 12 kabupaten/kota yang diundang pada acara tersebut, dan akan menjadi lokasi fokus (lokus) atau pilot project reformasi birokrasi tematik kemiskinan tahap dua.
Kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Lampung Selatan, Banyumas, Bener Meriah, Bone Bolango, Jayawijaya,Kapuas Hulu, Lombok Barat, Maluku Tengah, Musi Banyuasin,Teluk Wondama, Kota Pariaman dan kota Surabaya.
Laporan Deputi bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pan RB Erwan Agus Purwanto, Grand Launching RB tematik penanggulangan kemiskinan bertujuan menginformasikan program kepada mitra strategis Kementerian Pan RB.
Selain itu, mengekspose contoh pelaksanaan RB tematik penanggulangan kemiskinan tahap 1, dan mengikat komitmen para kepala daerah pilot project RB Tematik penanggulangan kemiskinan tahap 2.
Menteri Pan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, Kemenpan-RB telah menetapkan empat fokus birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan yakni peningkatan investasi, digitalisasi administrasi dan prioritas presiden.
Sebagai komitmen menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat Kementerian PanRB menggagas reformasi birokrasi tematik, katanya.
Dia mengatakan, reformasi birokrasi tematik berfokus pada penyelesaian permasalahan nyata di tengah masyarakat khususnya pada tema khusus yang menjadi prioritas presiden.
Sementara, Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Ova Emilia dalam berharap, terselengaranya acara tersebut menjadi forum desiminasi pengetahuan publik dan juga pembelajaran aspiratif antara instansi pemerintah serta medium penjaringan aspirasi dari akademisi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi tematik mengenai penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
Kemiskinan menjadi masalah utama di Indonesia dan visi kebijakan serta tata kelola kelembagaan birokrasi bisa diibaratkan sebagai instrumen atau alat angkut utama yang secara ideal diharapkan bisa melaksanakan, menjaga sekaligus menjamin terwujudnya cita-cita kesejahteraan, ujarnya.
Ia mengatakan, prinsip reformasi birokrasi bukan hanya persoalan perubahan teknis instrumentalis dan normatif tata kelola kelembagaan namun jauh lebih penting yaitu menyangkut transformasi perspektif dan juga logika berpikir yang akan memberikan tuntunan serta landasan perubahan arah dan visi bagaimana birokrasi kedepannya harus dijalankan. (hen/ari/kmf)
