29.2 C
Bandar Lampung
Senin, November 28, 2022
spot_img
BerandaNasionalMayoritas Publik Anggap Pancasila-UUD 1945 Tidak Boleh Diubah

Mayoritas Publik Anggap Pancasila-UUD 1945 Tidak Boleh Diubah

 21 dilihat

JAKARTA – WARTAALAM.COM  – Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terbaru menunjukkan mayoritas publik atau warga Indonesia menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh diubah dengan alasan apapun.

Sekira 68,2 warga setuju dengan pendapat Pancasila dan UUD 1945 rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apapun bagi Indonesia yang lebih baik,” kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC, Ade Armando, dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD”, secara daring di Jakarta, Minggu (20/6/2021).

Sementara itu, kata dia, hanya tujuh persen warga menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 perlu diubah agar Indonesia menjadi lebih baik.

Menurut Ade, temuan itu menunjukkan rakyat Indonesia merasa tidak perlu lagi ada upaya mengamandemen UUD 1945 seperti yang dilakukan MPR di masa-masa awal reformasi.

Mayoritas rakyat menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah yang terbaik, ujar Ade.

Oleh karena itu, kata dia, adanya narasi untuk mengamandemen kembali UUD 1945 pada dasarnya tidak sejalan dengan pendapat rakyat.i

Misalnya belakangan terdengar adanya wacana agar dilakukan perubahan isi UUD 1945 tentang pemilihan presiden, masa jabatan presiden, ataupun peran DPD, ujar Ade.

Wacana tentang perubahan ketetapan-ketetapan dalam UUD 1945 tersebut juga tidak sejalan dengan mayoritas pendapat masyarakat bahwa UUD 1945 seharusnya dianggap sudah final saat ini.

Menurut Ade, survei ini menunjukkan tingginya komitmen sikap rakyat untuk mempertahankan Pancasila dan UUD 1945.

Selain 68,2 persen warga yang menganggap Pancasila dan UUD 1945 rumusan terbaik dan tidak boleh diubah, kata Ade, terdapat pula 15,2 persen warga yang berpendapat “Walaupun Pancasila dan UUD 1945 buatan manusia dan karena itu mungkin ada kekurangan, sejauh ini keduanya paling pas bagi kehidupan Indonesia yang lebih baik”.

Sangat jelas sikap rakyat tentang tidak perlunya ada amandemen kembali UUD 1945.

Menurut Ade, pandangan mayoritas warga itu terkait dengan penilaian tentang perjalanan bangsa.

Survei SMRC menunjukkan 80 persen warga menilai bangsa ini sedang berjalan ke arah yang benar.

Penilaian itu tidak berbeda signifikan sejak lima tahun lalu. Bahkan, perbandingan dalam jangka yang lebih panjang, 21 tahun, penilaian positif ini semakin tinggi, katanya.

Mengingat sentimen publik yang positif ini, menurut Ade, bisa dipahami kalau warga menganggap rumusan Pancasila dan UUD 1945 saat ini sudah tidak perlu diutak-atik lagi.

Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1.072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen. (*)

spot_imgspot_img

Berita Terkait

Soal DD Braja Sakti Puluhan Warga Ngeluruk ke Pemda

LAMPUNG TIMUR, WARTAALAM.COM - Mempertanyakan laporan dugaan korupsi Dana...

Kapal Meriam China Masuki Perairan Jepang

TOKYO, WARTAALAM.COM - Sebuah kapal penjaga pantai China dilengkapi...

Bulog Lampung akan Operasi Pasar Stabilkan Harga Akhir Tahun

BANDAR LAMPUNG, WARTAAM.COM - Perum Bulog Divisi Regional Lampung...

Pringsewu Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Nasional 2022

PRINGSEWU, WARTAALAM.COM - Kabupaten Pringsewu meraih juara umum Lomba...
spot_img
Semua Negara
646,272,178
Total kasus terkonfirmasi Kasus Covid
Updated on November 28, 2022 10:41 am

Langganan Berita

- Never miss a story with notifications

- Gain full access to our premium content

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini