LAMPUNG SELATAN – WARTAALAM.COM – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) yang dimulai sejak 11 Februari 2021 berakhir. Kecamatan Tanjungbintang jadi pamungkas.
Di Kecamatan Tanjungbintang, Musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, digelar di kantor kecamatan setempat, kemarin.
Bupati setempat Nanang Ermanto bersama Wakil Bupati Pandu Kesuma Dewangsa membuka kegiatan itu.
Pada kesempatan itu, Nanang menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2021 yang terpangkas hingga miliaran rupiah.
Hal itu, kata dia, disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga berdampak terhadap besaran anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah daerah untuk seluruh kecamatan.
“Terkait anggaran ini jadi dilema. Bayangkan, kita terkena refocusing anggaran sekira Rp.120 miliar melalui pemerintah pusat. Anggaran pembangunan di Kecamatan Tanjungbintang dari Rp.50 miliar menjadi Rp.39 miliar tahun ini,” ujarnys.
Menurut dia, pemangkasan itu juga berdampak terhadap besaran anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dialokasikan pemerintah pusat.
Terkait adanya pemangkasan di sejumlah pos anggaran itu, Nanang meminta aparatur pemerintah di desa, khususnya kepala desa bisa memakluminya.
“Ketika mau pelantikan kemarin, saya dengar kepala desa mau demo, tunjangannya turun. Ini bukan potong memotong, tapi kebijakan pemerintah pusat. Saya minta pengertian teman-teman kepala desa. Kita harus melihat kondisi bangsa ini,” kata dia.
Nanang mengatakan, tahun ini Pemkab Lampung Selatan masih tetap fokus dalam penanganan Covid-19.
Untuk itu, dia meminta warga memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan.
Apabila Covid-19 terkendali, refocusing anggaran tidak akan terlalu besar. Dengan demikian keuangan daerah bisa sehat dan berbagai proyek yang telah dianggarkan di APBD bisa dieksekusi sesuai perencanaan, termasuk menaikkan tunjangan aparatur desa dan pembangunan lainnya.
“Tunjangan ini kebijakan kepala daerah, kalau keuangan sehat kita berikan. Saya ini mantan kepala desa, jadi paham kondisi kepala desa. Jangan kepala desanya gagah, rakyatnya sakit semua. Ini mesti ada pemahaman dan nasionalisme ketika keadaan bangsa sedang seperti ini,” katanya. (ril)
